Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Oleh Dewan Pers

Setiap Jurnalis www.INTINEWS.co.id wajib mengikuti peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalis. Gambar dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, SDM INTEGRITASDewan Pers pada tahun 2021 akan melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan fasilitas uji kompetisi. Untuk kegiatan yang diadakan di 34 provinsi ini ditargetkan 1700 wartawan akan di sertifikasi. Selain fasilitas uji kompetensi Dewan Pers juga akan melakukan pendataan terhadap 350 perusahaan pers.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun yang mewakili Ketua Dewan Pers Mohammad NUH di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 1 DPR di Jakarta, hari Senin 1 Februari 2021. Hadir mewakili Dewan Pers langsung di DPR adalah Agus Sudibyo, Ahmad Djauhar, Agung Dharmajaya dan Hassanein Rais. Sedangkan Asep Setiawan hadir secara virtual. Rapat Dengar Pendapat ini di pimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Haris Almasyhari.

Dijelaskan bahwa fasilitas uji kompetensi bagi wartawan tahun 2021 merupakan kelanjutan dari program 2020 yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya Pandemi Covid-19. Tahun 2020 yang lalu dijadwalkan pelatihan dan fasilitas uji kompetensi di 20 provinsi dengan target 480 peserta namun hanya dapat di lakukan di satu provinsi dengan peserta 24 wartawan.

Baca juga: Dukungan Pers Terhadap Pencegahan Penyiksaan, Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan Bersama Dewan Pers

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun memaparkan pula bahwa pelaksanaan verifikasi faktual yaitu mendatangi lokasi perusahaan pers di berbagai Provinsi di Indonesia yang semula tahun 2020 direncanakan 250 di ubah menjadi 114. Namun realisasinya ternyata melebihi target yaitu 145 perusahaan yang telah dilakukan verifikasi faktual.

Rencana Anggaran Hendry Ch Bangun menyatakan bahwa anggaran Dewan Pers tahun 2021 adalah Rp.35.614.034.000.- dialokasikan untuk menunjang program komunikasi publik yang merupakan Tugas dan Fungsi Dewan Pers serta program dukungan manajemen untuk unsur kesekertariatan pelayanan kantor, yang terdiri atas :

  • Layanan pengembangan pers dan kerjasama Pers sebanyak Rp.5.319.842.000.
  • Layanan pengaduan masyarakat sebesar Rp.2.204.924.000.
  • Indeks Kemerdekaan Pers yakni survei di 34 provinsi sebesar 5.022.871.000
  • Peningkatan kompetensi wartawan ini merupakan perbaikan atas target yang gagal dilakukan tahun lalu yaitu di 34 provinsi dengan target 1700 wartawan bersertifikat dengan anggaran Rp.10.072.174.000
  • Kemudian pendaftaran dan verifikasi perusahaan pers dengan target verifikasi faktual untuk 350 perusahaan pers dengan anggaran Rp.1.003.364.000.
  • Sementara untuk program dukungan manajemen layanan kesekertariatan dan perkantoran mencapai Rp11.456.859.000
  • Serta layanan sarana dan prasarana sebesar Rp.534.000.000. 

Baca juga: Kehilangan Hp Setalah Didatangi Orang Mengaku Wartawan

Selanjutnya dijelaskan bahwa Survei Indeks Kemerdekaan Pers yang tahun mencapai skor diatas 75, 27 yang artinya pers nasional dalam kondisi cukup bebas.

Tahun ini diharapkan skor IKP naik menjadi 75, 50. Sedangkan program lain yang juga penting adalah melayani pengaduan masyarakat yang diharapkan dapat menyelesaikan 85 persen kasus selama setahun. Sebagai informasi sekitar 500 pengaduan masuk ke Dewan Pers sehingga hampir setiap minggu terdapat sidang penyelesaian pengaduan
etik dengan panduan Kode Etik Jurnalistik.

Perlindungan Pers

Dewan Pers juga peduli dalam upaya perlindungan tugas pers dan dalam meningkatkan kualitas perusahaan pers melalui revisi peraturan dan program perusahaan pers. Kemudian Dewan Pers juga peduli terhadap pengaruh disrupsi dan teknologi informasi media sosial layanan platform berbasis internet terhadap pers dan pengaruh pandemic kepada wartawan dan industri pers.

Baca juga: Wakil Presiden, “Pers Ciptakan Pemberitaan Yang Menjunjung Tinggi Etika Jurnalistik”

Hendry Ch Bangun menjelaskan mengenai revisi ini dimaksudkan sebagai upaya agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian maka nanti akan dapat hidup begitu pula dengan wartawannya tetap mendapatkan kesejahteraan yang cukup.

Dalam rangka perlindungan pers ini, Wakil Ketua Dewan Pers menjelaskan bahwa hingga saat ini sedang diupayakan dan dikoordinasikan dengan pemerintah adalah pertama mengenai penghapusan pajak impor kertas untuk media cetak, penghapusan pajak untuk produk media cetak, kemudian pemerintah menanggung biaya listrik dan perusahaan pers, kemudian pemerintah menangguhkan kewajiban pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk perusahaan pers selama satu tahun. Dalam kesempatan ini, Dewan Pers berharap DPR dapat mendukung perlindungan terhadap eksistensi pers karena dampak pandemi Covid-19 ini.

Dalam Raker Komisi 1 DPR ini lembaga lain yang hadir dan memaparkan kinerja dan program 2021 adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP).

@Sumber berita, https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/516/Dewan_Pers_Rencana_Tingkatkan_Profesionalisme_Wartawan

(Redaksi)

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is legal cyber news in Indonesia to presents news with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous Struggle against oppressors with fact data!"

@APRIL 2020 – Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Redaksi www.intinews.co.id Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1442 H/2021 M

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: