intinews co id dokumentasi
Foto dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI Merupakan perubahan bentuk hukumnya, 2 (dua) “PT” BUMD Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), yaitu PT. Pembangunan Kepri berubah menjadi PT. Pembangunan Kepri Perseroda, sedangkan untuk PT. Pelabuhan Kepri menjadi PT Pelabuhan Kepri Perseroda.

Komisaris yang menjalankan fungsi monitoring memastikan setiap kebijakan organisasi mendukung kepentingan terbaik seluruh stakeholder. Komisaris selaku wakil pemegang saham (Pemerintah Kepri), H. Huzrin Hood SH., MH., MPd.I yang pernah menjabat sebagai  Komisaris Utama, saat ini tersandung kasus yaitu dugaan tindak pidana korupsi terhadap Direksi BUMD PT. Pelabuhan Kepulauan Riau.

Baca juga: Penangkapan 2 Oknum Pegawai Di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Dan Kejaksaan Negeri Bintan Serta 1 Orang Swasta Di Duga Melakukan Pemerasan Kepala Desa

H. Huzrin Hood SH., MH., MPd.I yang di kenal dengan “Dato Huzrin” atau “Pejuang Provinsi Kepri”. Bukan tidak mungkin khalayak ramai khususnya masyarakat tempatan Provinsi Kepri banyak mengetahui perjuangan Dato Huzrin yang salah satu Pemimipin sebagai patron perjuangan pembentukan Provinsi Kepri pada waktu itu pengorbanannya bukan hanya suatu isapan jempol belaka namun pengorbanan materil dan non materiel dilakukannya. H. HUZRIN Hood ‘founding father’ pendirian Provinsi Kepulauan Riau saat menjabat sebagai Bupati Kepulauan Riau (Bintan) sejak 17 Januari 2001 hingga 2003, dilahirkan di Sungai Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, pada 27 Oktober 1954.

Baca juga: Terdakwa Nurdin Basirun Di Vonis, PR Jaksa KPK Mejahijaukan Pejabat Pemprov Kepri Yang Beri Uang Ke Terdakwa

Surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau kepada H. Huzrin Hood yang tertanggal 30 Agustus 2021 dimintai hadir ke Kantor Kejati Kepri pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 (hari ini) untuk di mintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap Direksi BUMD PT. Pelabuhan Kepulauan Riau, tertandatangani oleh AN. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Asisten Intelijen Bapak Dr. Lambok M. J Sidabutar SH., MH (Jaksa Utama Pratama).

Surat Kejati Kepri Dok Intinews co id
Tangkapan layar Surat dari Kejati Kepri kepada H. Huzrin Hood untuk di mintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap Direksi BUMD PT. Pelabuhan Kepulauan Riau. Foto dokumentasi INTINEWS.co.id

Sementara itu, sampai dipublikasikan berita ini Jendra, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri belum menjawab/membalas ketika dilakukan upaya konfimasi terkait surat ini melalui “WA” oleh awak media ini.

Tercantum pada UUD 1945, pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apakah dugaan tindak pidana korupsi terhadap Direksi BUMD PT. Pelabuhan Kepulauan Riau dari Kejati Kepri kepada H. Huzrin Hood akan berlanjut sampai ke persidangan atau kasus ini ‘stagnan’ atau kasus jadi ‘Peti Es’?.

(Redaksi).

 6 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan