Jangan Mendiamkan Perbedaan Yang Disebut Dirut PLN (Persero)

Ilustrasi foto oleh Ogi “Jhenggot” dokumentasi INTINEWS.co.id.

INTINEWS.CO.ID, NASIONALSeluruh Warga Negara Republik Indonesia di hadapan Hukum adalah sama. Adalah Kewajiban Aparat Penegak Hukum melakukan Penindakan kepada siapapun yang melanggar Perundangan atau Peraturan yang berlaku di Negara ini dengan tanpa tebang pilih, tetapi faktanya apa yang sudah terjadi?.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 TAHUN 2008 tentang OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, di BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3:

Maladministrasi adalah “perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi Masyarakat dan orang perseorangan.”

Baca juga: “Ada Yang Maladministrasi” Ombudsman Mengawaskan Kinerjanya

Petikan dari http://www.dpr.go.id/berita/ tertanggal 24 April 2020, sebagai berikut;

Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram (Politisi Partai Nasdem) menyampaikan bahwa ada perbedaan perhitungan rasio elektrifikasi antara PLN pusat dengan yang ada dilapangan. Dikatakannya, pada rapat Komisi VII sebelumnya dengan PT. PLN (Persero).

Dirut PLN sempat menyebutkan rasio elektrifikasi listrik di Kalimantan Utara tahun 2019 adalah 94 persen. Namun kenyataannya dilapangan jika menggunakan rasio dengan berdasarkan dengan menggunakan KK masyarakat yang ada di sana, maka hanya 77,74 persen, artinya ada selisih hampir 17 persen lebih.

“Saya melihat ada perhitungan elektrifikasi yang berbeda antara PLN pusat dengan yang ada dilapangan. Data di PLN pusat, mereka menghitung elektrifikasi di desa (dengan pola) ketika satu rumah mendapat jaringan listrik maka desa tersebut sudah disebut sebagai desa terelektrifikasi. Padahal hal ini tidak adil,” tandas Arkanata saat rapat dengar pendapat secara virtual Komisi VII DPR dengan Dirut PT. PLN (Persero), Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Faktanya, “APBN Pro-Rakyat”

Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya didaerah seperti dimaksud maka apabila kenyataan data dilapangannya berbeda maka dampaknya akan berbahaya sekali.

Legislator dapil Kalimantan Timur itu juga menyatakan, bila melihat kenyataan di lapangan, rasio daerah yang terelektrifikasi tidak mencapai 97 persen akan tetapi hanya mencapai 66 persen saja.

Baca juga: Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.04/2020 Tidak Pro Rakyat

Katanya Pemerintahan ciptakan ‘SDM Unggul’, dan Masih banyak Rakyat bertanya-tanya menunggu di setiap aspek di Negara ini terwujudnya Pro Rakyat.

Apakah Aparat Penegak Hukum akan menindaklanjuti ‘laporan informasi’ adanya indikasi perbedaan ini dengan memanggil Dirut PLN (Persero) atau Pihak-pihak terkait lainnya?.

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para Pejabat PLN?.

Atau ‘Perbedaan’ yang sudah di publikasi oleh Web Resmi www.dpr.go.id tersebut tidak di gubris?.

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: