Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.04/2020 Tidak Pro Rakyat

INTINEWS.CO.ID, NASIONALSalah satu stimulus yang diberikan Kementerian Keuangan guna memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 adalah membebaskan bea masuk untuk importasi sejumlah komoditas yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina kebijakan ini sama sekali tidak memberikan manfaat kepada industri mikro, kecil dan menengah.

Ia menilai, kebijakan ini tidak pro rakyat, kecuali ada batasan produk importasi yang akan dilakukan seperti misalnya bahan baku yang akan diolah pada tahap produk berikutnya diberikan pada usaha rakyat, sehingga masih ada pekerjaan dan nilai tambah yang memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia yang berkecimpung di dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Baca juga: Ali Taher (Komisi VIII DPR RI) Nilai Pemerintah Lamban Atasi Corona

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan seluruh Eselon 1 Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM), Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Direksi LPDB-KUMKM yang digelar virtual Rabu (22/4/2020), ia meminta Kemenkop dan UKM agar terdepan dalam berpihak pada rakyat kecil.

Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Kemenkop UKM mesti mampu membendung potensi derasnya produk impor yang masuk, sehingga gelombang PHK yang terjadi pada sektor UMKM dapat ditekan. Saat ini, ada sekitar 62,9 juta UMKM yang meliputi:

  • perdagangan,
  • pertanian,
  • peternakan,
  • kehutanan,
  • perikanan,
  • pertambangan,
  • pengolahan,
  • bangunan,
  • komunikasi,
  • hotel,
  • restoran, dan
  • jasa.

Baca juga: Adanya Pasal Tidak Masuk Akal Di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

“Saya berharap Kemenkop tidak sendirian. Mesti menggandeng Kementerian Kesehatan, BUMN dan Kementerian Pertanian. Karena fokus Pemerintah adalah penguatan kesehatan dan pangan di saat wabah Covid-19 ini, maka industri kecil yang mampu memberi kontribusi penanganan wabah perlu diperkuat,” sarannya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa saat ini pemenuhan APD (Alat Pelindung Diri) yang terdiri dari baju, masker, pelindung kepala, hand sanitizer, sarung tangan, sabun, menjadi bahasan yang selalu diulang-ulang, karena masyarakat terutama di kalangan dunia medis selalu berteriak kekurangan APD, yang ujungnya berakibat fatal pada tenaga medis.

“Ini peluang Kemenkop, menjadi mediator efektif, berkomunikasi dengan BUMN Farmasi dan Kemenkes, ada upaya kerjasama agar UMKM di bawah pembinaan kementerian dapat memproduksi APD baik non-medis maupun standar medis. Sehingga secara langsung pemerintah turut serta menjaga keberlangsungan ekosistem UMKM di tengah pandemi Covid-19”, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Nevi menambahkan, UMKM saat ini menjadi sorotan karena sangat terdampak akibat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2020 tanggal 17 April 2020, tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

@Sumber kutipan&foto, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28530/t/Stimulus+Pembebasan+Bea+Masuk+Tak+Pro+Rakyat

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: