INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan zaman (Het recht hink achter de feiten aan), kesimpulan akan kebutuhan produk hukum yang beriringan dengan pesatnya perkembangan suatu zaman. Seperti Saat ini saja kemajuan teknologi era globalisasi pada perkembangan dunia maya atau ruang siber atau mayantara (cyberspace).

Untuk menghasilkan Undang-Undang (UU) yang sesuai dengan dinamika masyarakat, kemajuan Teknologi Informasi, tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada (secara horizontal) serta tidak bertentangan dengan UU Dasar 1945 (secara vertikal) maka pembentukan UU perlu secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Legisiasi Nasional (PROLEGNAS) yang mengutamakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Baca juga: Prolegnas Prioritas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021, ada:

• 22 usulan DPR RI,
• 9 usulan Pemerintah, dan
• 2 usulan DPD RI.

Total keseluruhannya ada 33 (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021, dan juga selain itu ada 5 RUU daftar kumulatif terbuka, yang merupakan daftar rancangan undang–undang tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan. Petikan dari sumber https://www.dpr.go.id, sebagai berikut:

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 33 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021,dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh peserta Rapat Kerja dapat menyetujui hasil pembahasan tersebut dengan sejumlah catatan.

“Setuju dengan catatan,” kata Supratman saat memimpin Raker bersama Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang (PUU) DPD RI Badikanita BR Sitepu dan perwakilan 9 Fraksi DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Adapun catatan yang dimaksud Supratman adalah catatan pandangan yang disampaikan sejumlah Fraksi.

Baca juga: Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020

33 RUU Prolegnas Prioritas 2021 yang disepakati:

Usulan DPR RI:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. (Diusulkan bersama Pemerintah).
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Diusulkan bersama Pemerintah).
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
17. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
18. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
19. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
20. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi).
21. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
22. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Baca juga: Kontroversial Diantara ‘RUU’ Program Legislasi Nasional

Usulan Pemerintah:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).
6. Rancangan Undang-Undang tentang tentang Ibukota Negara. (Omnibus Law).
7. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).
9. Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila).

Usulan DPD RI:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa.

Daftar RUU Kumulatif Terbuka:

1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

(Redaksi)