Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020

Foto, dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, NASIONALPanitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyepakati 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2020 dan 247 RUU jangka panjang masuk dalam Prolegnas tahun 2020 – 2024.

“Sebanyak 247 RUU yang terdiri atas usulan DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI masuk Prolegnas 2020 hingga 2024,” ungkap Rieke di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Adapun 50 RUU sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2020 diusulkan DPR RI, Pemerintah dan DPD RI. Rinciannya 13 RUU berasal dari usulan Pemerintah, 35 RUU lainnya dari usulan DPR RI, dan sisanya dari DPD RI. Termasuk di dalamnya merupakan 4 RUU carry over periode sebelumnya.

RUU carry over tersebut antara lain;

  • RUU tentang KUHP (usulan pemerintah),
  • RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (usulan pemerintah),
  • RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan
  • RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (usulan DPR).

“Dengan catatan bahwa RUU yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Disamping 50 RUU tersebut, terdapat 3 RUU komulatif terbuka yang akan dibahas dalam Prolegnas tahun 2020 mendatang. Diantaranya RUU tentang;

  • Mahkamah Konstitusi (MK),
  • RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan
  • RUU tentang Koperasi.

Dari prolegnas yang telah disepakati ada RUU yang menjadi perhatian khusus, di antaranya;

  • RUU Keamanan dan Ketahanan Siber,
  • RUU Pertanahan,
  • RUU Ibu Kota Negara,
  • RUU Penyadapan,
  • RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama,
  • RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan
  • RUU yang berkaitan dengan Omnibus Law.

Meskipun demikian, Rieke juga menjelaskan, bukan berarti sebanyak 247 RUU akan langsung di bahas semua. Ia mengungkapkan, nantinya akan dibahas melalui mekanisme program legislasi tahunan.

“Jadi kalau tidak masuk prioritas tahunan, tidak bisa dibahas. Sehingga pertarungan berikutnya adalah longlist sebanyak ini tidak menjadi masalah karena ini kan memang longlist termasuk dari masukan dari masyarakat dan sebagainya,” paparnya.

@Sumber berita, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26811/t/Menkumham+dan+Panja+Baleg+Sepakati+RUU+Prolegnas+Jangka+

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: