Kontroversial Diantara 'RUU' Program Legislasi Nasional
Ilustrasi, dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, PENGETAHUAN – Beberapa Rencana pembentuukan Rencana Undang-Undang (RUU) menjadi perhatian yang esensial skala nasional, sehingga beberapa aksi ‘demo’ dari elemen masyarakat di negeri ini yang dilakukan terhadap RUU yang dianggap “kontroversial” tersebut. Kontroversial diantara ‘RUU’ Program Legislasi Nasional.

Kenapa RUU yang sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan diantaranya itu ada RUU yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tersebut menimbulkan perdebatan bagi rakyat di negeri ini?

Pengertian Prolegnas menurut UU Nomor 10 tahun 2004 adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Prolegnas menjadi acuan dalam proses perencanaan penyusunan Undang-Undang (UU) secara nasional dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan.

Pengertian ini menunujukkan bahwa prolegnas merupakan instrumen mekanisme perencanaan hukum, yakni para pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) merencanakan pembangunan materi hukum melalui perundang-undangan melalui suatu program yang terencana, terpadu dan tersistematis.

Upaya pembangunan sistem hukum nasional sendiri mencakup beberapa hal, yaitu;

  1. Pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.
  2. Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif.
  3. Pelibatan seluruh komponen masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Sumber dari situs web http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas, berikut ini petikannya:

PROLEGNAS Prioritas tahun 2019, di DPR RI:

PROLEGNAS PRIORITAS (2019)

NOJUDUL RUUDRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.
RUU tentang Pertanahan
DPR
2.
RUU tentang Jabatan Hakim
DPR
3.
RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
DPR
4.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR
5.
RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah
DPR
6.
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
DPR
7.
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
8.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
9.
RUU tentang Pertembakauan
DPR
10.
RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR
11.
RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik
DPR
12.
RUU tentang Kebidanan
DPR
13.
RUU tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya
DPR
14.
RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
DPR
15.
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
DPR
16.
RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
DPR
17.
RUU tentang Sumber Daya Air
DPR
18.
RUU Tentang Konsultan Pajak
DPR
19.
RUU tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
PEMERINTAH
20.
RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
PEMERINTAH
21.
RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
PEMERINTAH
22.
RUU tentang Mahkamah Konstitusi
PEMERINTAH
23.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
PEMERINTAH
24.
RUU tentang Bea Materai
PEMERINTAH
25.
RUU tentang Ekonomi Kreatif
DPD
26.
RUU tentang Wawasan Nusantara
DPD
27.
RUU tentang Daerah Kepulauan
DPD
28.
RUU tentang Badan Usaha Milik Negara
DPR
29.
RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
DPR
30.
RUU tentang Pekerja Sosial
DPR
31.
RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
DPR
32.
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
PEMERINTAH
33.
RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
PEMERINTAH
34.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
PEMERINTAH
35.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal
PEMERINTAH
36.
RUU tentang Landas Kontinen Indonesia
PEMERINTAH
37.
RUU tentang Desain Industri
PEMERINTAH
38.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR
39.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
40.
RUU tentang Perkelapasawitan
DPR
41.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
DPR
42.
RUU tentang Penyadapan
DPR
43.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
DPR
44.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPR
45.
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
DPR
46.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
DPR
47.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
DPR
48.
RUU tentang Permusikan
DPR
49.
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
DPR
50.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
DPR
51.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara
PEMERINTAH
52.
RUU tentang Hukum Acara Perdata
PEMERINTAH
53.
RUU tentang Data Pribadi
PEMERINTAH
54.
RUU tentang Wabah
PEMERINTAH
55.
RUU tentang Bahasa Daerah
DPD
PROLEGNAS KUMULATIF
NOJUDUL RUUPENGUSUL
1.
RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republik of Iran on Extradition)
PEMERINTAH
2.
RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)
PEMERINTAH

Inilah Prolegnas Prioritas 2019 dan Prolegnas  Kumlatif, semoga dapat bermanfaat.

(Redaksi/Ogi “Jhengghot”)

No related posts.