Hentikan Program Kartu Prakerja Yang Teranggarkan Rp20 Triliun, Diduga Boroskan Uang Negara

INTINEWS.CO.ID, NASIONALKartu Prakerja 2020 yang telah diluncurkan pemerintah terus menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program pelatihan online yang dinilai tidak efektif dan salah sasaran.

Sebab di tengah pandemi Covid-19, masyarakat lebih membutuhkan bantuan secara tunai.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengimbau agar program Kartu Prakerja dihentikan, karena mekanisme kerjanya ditengarai memboroskan keuangan negara.

Baca juga: Kritik Sikap Pemerintah Yang Pentingkan Citra Dalam Menangani Covid-19

Guspardi berpendapat, anggaran itu dialihkan untuk program penanganan Covid-19 bagi masyarakat yang terancam kehilangan daya beli akibat kehilangan pekerjaan maupun pendapatan, terutama untuk pekerja yang mengalami PHK.

“Pemerintah harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan bahwa program Kartu Prakerja bermasalah dari awal hingga tahap pelaksanaannya,” kata Guspardi dalam pers rilisnya, Sabtu (2/5/2020).

Dikabarkan, pemerintah akan menyalurkan Kartu Prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya jadi hilang akibat penyebaran Covid-19.

Baca juga: Ali Taher (Komisi VIII DPR RI) Nilai Pemerintah Lamban Atasi Corona

Legislator asal Sumatera Barat ini menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan dana senilai  Rp20 Triliun untuk program Kartu Prakerja, dimana Rp5,6 Triliun diantaranya dialokasikan untuk program ‘pelatihan daring/online’ dalam program prakerja tersebut. Hal ini yang terus mendapatkan kritikan dan polemik dari berbagai pihak.

Guspardi menyatakan, jika benar materi-materi yang diberikan dalam pelatihan online ini mirip dengan konten-konten pelatihan yang tersebar di internet yang bisa didapatkan secara gratis melalui berbagai channel, tentunya anggaran pemerintah jadi mubazir dan kurang tepat sasaran.

“Terlebih di situasi saat ini pemerintah tengah fokus menghambat penyebaran Covid-19 yang berimbas kepada lesunya ekonomi nasional. Lebih baik pemerintah memfokuskan perhatian pada kemampuan daya beli masyarakat dalam mengakses kebutuhan bahan pangan,” ucap Guspardi. Ia menambahkan, Kegiatan pelatihan daring ini momentumnya menjadi tidak tepat untuk dilakukan di tengah ancaman wabah covid -19.

Baca juga: Adanya Pasal Tidak Masuk Akal Di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

“Sebaiknya batalkan saja program kartu prakerja ini dan alihkan anggarannya menjadi bantuan tunai langsung. Bantuan berupa uang tunai serta sembako lebih tepat diberikan kepada rakyat kecil, mengingat banyak masyarakat kelas bawah yang terancam kehilangan daya beli akibat kehilangan pekerjaan maupun pendapatan,” pungkasnya.

@sumber berita&foto, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28626/t/Diduga+Boroskan+Uang+Negara%2C+

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: