Wow Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mengungkap Jabatan Rangkap Petinggi Di BUMN

Foto tangkapan layar Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang di bentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” bunyi BAB I, Ketentuan Umum di Pasal 1, Angka 18, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Baca juga: Penyeledikian Peristiwa KM 50 Komnas HAM Akan Diserahkan Ke Presiden Republik Indonesia

Pada situs web KPPU yaitu https://kppu.go.id/siaran-pers/  tertanggal 22 maret 2021, dengan judul siaran pers; “Tekankan Pencegahan, KPPU Sarankan Kementerian BUMN untuk Mencabut Aturan yang Memperkenankan Rangkap Jabatan”, di ungkap bahwa ditemukan berbagai jabatan rangkap beberapa para petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saat ini dalam proses penelitian di KPPU, ditemukan berbagai jabatan rangkap antara Direksi/Komisaris antar BUMN dengan perusahaan non-BUMN di berbagai sektor, seperti (i) keuangan, asuransi, investasi (31 Direksi/Komisaris); (ii) pertambangan (12 Direksi/Komisaris); dan konstruksi (19 Direksi/Komisaris). Bahkan jabatan rangkap untuk satu personil di sektor tertentu (yakni pertambangan) dapat mencapai 22 (dua puluh dua) perusahaan. Penelitian ini masih terus berlangsung dan tidak tertutup kemungkinan akan diperdalam KPPU kepada proses penegakan hukum, jika ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut,” alinea ke 3 (tiga) tertulis di siaran pers tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi, “Kemajuan Konkret Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu Segera Terlihat. Kejaksaan Kerja sama Dengan Pihak Terkait, Terutama Komnas HAM”

KPPU juga telah memberitahukan perihal ini kepada Kementerian BUMN .

“Guna untuk mencegah potensi persaingan usaha tidak sehat sedini mungkin, maka KPPU telah berkoordinasi dan menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Kementerian BUMN yang pada intinya menyarankan agar Kementerian BUMN mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dengan Dewan Komisaris Perusahaan selain BUMN tersebut. KPPU juga menyarankan agar Kementerian BUMN memastikan personil yang menjadi Direksi/Komisaris dalam lingkup BUMN tidak dalam posisi rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN, sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran pasal 26 dan pasal lain yang terkait dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” alinea ke 4 (empat) tertulis di siaran pers tersebut.

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol,” bunyi BAB I, Ketentuan Umum di Pasal 1, Angka 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 26, UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi :
“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

  • a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau
  • b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau
  • c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Berikut ini unduh selengkapnya siaran pers tanggal 22 Maret 2021, file pdf. (Sumber https://kppu.go.id/siaran-pers/ ) :

Dokumentasi INTINEWS co id Siaran-Pers-No.-22_KPPU-PR_III_2021

(Redaksi)

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is legal cyber news in Indonesia to presents news with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous Struggle against oppressors with fact data!"

Info – Webinar HUT LPDS

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: