Sumpah Janji Hakim Pertanggungjawaban Sampai Akhirat

Mahkamah Konstitusi. Gambar dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, PENDIDIKAN&IPTEK Jabatan sebagai Hakim, karena peran utama adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara, maka seorang Hakim harus bisa memahami tugas pokok dengan baik, berkemampuan dan kemahiran menyelesaikan perkara. Hakim tidak boleh absen dari kewajiban memutus perkara, menegakkan “keadilan substantif” bagi para pencari keadilan.

Menjadi seorang Hakim merupakan suatu tugas yang mulia dan tanggung jawab yang berat, karena setiap keputusannya tidak saja berefek kepada mereka duduk di ‘bangku pesakitan’ tersebut, namun Keputusan seorang Hakim juga akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri baik di dunia ini dan di akhirat nantinya. Maka menjadi seorang Hakim harus mengucapkan sumpah atau janji Hakim.

Tentang sumpah jabatan Hakim telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU), sebagai berikut:

  • Untuk Pengadilan Umum tertera pada Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU Nomor 2 Tahun 1986.
  • Untuk Pengadilan Agama dalam Pasal 16 UU Nomor 3 Tahun 2006 tetang perubahan pertama UU Nomor 7 Tahun 1989.
  • Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tertulis di Pasal 17 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU 5 Tahun 1986.

Dalam norma pasal-pasal seperti tersebut di atas, lugas disebutkan bahwa sebelum memangku jabatan, hakim terlebih dahulu mengucapkan sumpah. Proses formal yang harus dilaksanakan, sebagai awal ‘tanda’ sudah dapat bersidang dan memutus perkara atas nama negara, hingga purnabakti.

Prosesi sumpah jabatan Hakim (tingkat pertama) merupakan peristiwa yang dianggap “suci”, sebabnya ada kewenangan lebih yang diberikan negara. Sekalipun proses formal dilaksanakan di depan ketua pengadilan tingkat pertama, pada dasarnya wewenang yang diberikan serupa dengan Hakim Tinggi dan Hakim Agung. Yang berbeda hanya level pengadilannya. Sebab, jika putusan yang dijatuhkan hakim (tingkat pertama) telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka ketetapan hukum yang di buat mengikat siapapun.

Seperti dipahami, legalitas hakim bermula dari terbitnya SK Presiden selaku Kepala Negara. Yang keabsahannya mulai berlaku sejak ia mengucapkan sumpah jabatan. Usai diikrarkan, independensi telah melekat. Siapapun tidak boleh masuk dan intervensi Hakim saat sedang fokus menyelesaikan suatu perkara.

Sumpah atau janji Hakim Konstitusi berdasarkan sumber dari https://mkri.id/ sebagai berikut:

Sesuai Pasal 21 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang menyatakan:

Sumpah hakim konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Pengucapan sumpah atau janji tersebut dilakukan di hadapan Presiden.

Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id is legal in Indonesia to presents news with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous Struggle against oppressors with fact data!"

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: