INTINEWS CO ID Dokumentasi

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL Komitmen Komisi Kejaksaan (Komjak) RI sebagai pengawas eksternal untuk senantiasa menjadi bagian yang integratif dalam mewujudkan marwah Kejaksaan RI yang akuntabel, berintegritas, dan profesional.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dan Jamwas tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KKRI, Jakarta,Kamis ( 3/12/2020) dengan diikuti oleh 33 Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Baca juga: Jaksa Agung Berikan Pengarahan

Rapat Koordinasi (Rakor)  yang juga menghadirkan Menkopolhukam Mahfud MD sebagai keynote speech secara virtual tersebut mengambil tema “Memantapkan Sinergitas Pengawasan Untuk Transparansi, Akuntabilitas, Dan Public Trust Kinerja Kejaksaan”.

Jaksa Agung melanjutkan pada Rakor ini untuk meneguhkan kembali komitmen dan jalinan relasi yang interaktif serta koordinatif antara Komisi Kejaksaan RI sebagai pengawas eksternal dan jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Pengawas Internal.

“Kita yakini mampu memberikan penguatan secara kelembagaan, yang kedepannya dapat berkorelasi secara positif bagi hadirnya penegakan hukum yang berkualitas, dan terutama berkontribusi untuk membangun serta memulihkan kepercayaan publik (public trust),” ujarnya.

Baca juga: Kejati NTT Kekurangan Anggaran, Komisi III DPR RI Akan Menindaklanjuti Ke Jaksa Agung

“kami memandang keberadaan Komisi Kejaksaan RI bukanlah kompetitor, melainkan mitra atau partner strategis yang seharusnya bersinergi untuk saling mengisi, menjaga, dan melengkapi dalam upaya mendorong perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan institusi Kejaksaan RI untuk lebih baik lagi,” sambungnya.

Untuk itu tuturnya, desain sinergitas kemitraan yang seyogyanya dilakukan adalah menempatkan posisi Kejaksaan sebagai subjek dalam upaya bersama menjaga, memperbaiki, dan mendorong peningkatan kinerjanya agar menjadi lebih maju dan lebih berprestasi, serta menghindari pemahaman yang menganggapnya sebagai objek yang harus dicari kesalahannya.

Jaksa Agung menjelaskan Komisi Kejaksaan merupakan salah satu upaya untuk menstimulasi dan mengakselerasi fungsi pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk meningkatkan kualitas institusi Kejaksaan, sehingga niscaya dibutuhkan keterpaduan dengan pengawas internal Kejaksaan dalam bingkai prinsip kesetaraan dan saling menghormati pada saat pelaksanaan masing-masing tugas dan wewenangnya.

Jaksa Agung mengungkapkan guna penyamaan persepsi dan membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas terkait bidang pengawasan, pada tahun 2011 Kejaksaan RI dan Komisi Kejaksaan RI telah membuat Memorandum of Understanding (MOU) yang bertujuan untuk menyempurnakan dan mempertegas mekanisme kerja antara Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI.

Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanda baik dimana MOU adalah manifestasi ada kesamaan kehendak dan persepsi, sehingga pelaksanaan tugas masing-masing pihak telah terbingkai secara jelas dan terarah.

“Kita yakin dan optimis melalui kesepahaman tersebut mekanisme kerja akan berlangsung lebih sinergis, koordinatif, dan harmonis, dengan tidak saling meniadakan tugas, fungsi, dan kewenangan masih-masing pihak, guna akselerasi dan akurasi pengambilan kebijakan atau rekomendasi terkait pengawasan, dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik (public trust),” bebernya.

Dijelaskan bahwa pola koordinasi dalam rangka pengawasan yang telah terjalin dengan baik selama ini perlu ditingkatkan, terlebih dalam upaya untuk meningkatkan kualitas profesionalitas secara lebih efektif dan efisien, selain itu pemanfaatan teknologi informasi akan dapat memudahkan dalam proses;

  • koordinasi,
  • mempercepat pengambilan keputusan, serta
  • mengurangi atau menghemat anggaran.

Menurutnya pola pengawasan berbasis teknologi informasi merupakan bentuk konkret pembaharuan cara kerja yang dapat dijadikan role model bagi hubungan koordinasi pengawasan eksternal dan internal di lingkungan Kejaksaan RI.

Selain itu, pemanfaatan sarana teknologi informasi juga harus di pandang sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan.

Jaksa Agung menyebut pemanfaatan Sarana Teknologi Informasi, jajaran Pengawasan Kejaksaan RI telah membangun dan mengembangkan Aplikasi e-Lapdu guna mendukung kecepatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat dan aplikasi Satu Data Pengawasan (SADAP) untuk mendukung penyusunan program kerja, monitoring, serta evaluasi atas pelaksanaan program kerja.

@Sumber berita&foto, https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=17227

(Redaksi)

 4 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan