Raih Posisi Dengan Hiruk Pikuk Bansos Kesbangpol Itu Pagar Makan Tanaman

Raih Posisi Dengan Hiruk Pikuk Bansos Kesbangpol Itu Pagar Makan Tanaman. Gambar dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, OPINI Salah satu hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) dengan Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di lingkungan pemerintahan baik itu tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Uang negara yang diberikan melalui Kesbangpol sebagai bantuan sosial atau hibah kepada Orkemas tidak bisa dengan ‘seenaknya’, karena selain di teliti kelayakan sebuah Orkemas juga ada tata cara pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Antara lain peraturan perundangannya seperti :

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 
  2. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, pada :

  • Pasal 1, Ayat 14 : Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
  • Pasal 1, Ayat 15 : Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  • Pasal 1, Ayat 16 : Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  • Pasal 4, Ayat (3) : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  • Pasal 5, Hibah dapat diberikan kepada:
    d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  • Pasal 6, Ayat (5) : Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
    a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang
    diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/ Walikota; atau
    c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
  • Pasal 6, Ayat (6) : Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 7 Ayat (2) : Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
    c. Memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.
  • Pasal 8, Ayat (2) : Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Pasal 8, Ayat (3) : Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
  • Pasal 8, Ayat (4) : TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
  • Pasal 11, Ayat (1) : Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
  • Pasal 11, Ayat (2) : Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  • Pasal 11, Ayat (3) : Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
  • Pasal 14, Ayat (1) : Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
  • Pasal 14, Ayat (2) : Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
  • Pasal 14, Ayat (3) : Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
  • Pasal 14, Ayat (4) : Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 22, Ayat (2) : Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  • Pasal 43, Ayat (1) : Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
    a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
    b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
    c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, pada:

  • Pasal 16, Ayat (1) : Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
  • Pasal 16, Ayat (2) : Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
b. Program kerja;
c. Susunan pengurus;
d. Surat keterangan domisili;
e. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

  • Pasal 16, Ayat (3) : Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup Provinsi; atau
c. Bupati/Walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup Kabupaten /Kota.

  • Pasal 22 : Ormas memiliki struktur Organisasi dan Kepengurusan.
  • Pasal 30, Ayat (2) : Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada Kementerian, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.
  • Pasal 37, Ayat (1) : Keuangan Ormas dapat bersumber dari:

    f. Anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

  • Pasal 37, Ayat (2) : Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
  • Pasal 38, Ayat (2) : Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
  • Pasal 38, Ayat (3) : Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, pada :

  • Pasal 2, Ayat (1) :  Setiap orkemas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
  • Pasal 3 : Orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ruang lingkup:
    a. nasional;
    b. provinsi; atau
    c. kabupaten/kota.
  • Pasal 9 : Dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ayat (2) meliputi: dari huruf a sampai dengan huruf v.

Dengan berdasarkan Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berlaku ini telah ditetapkan bagaimana pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD tepat peruntukan suatu Organisasi kemasyarakatan.

Namun jika ada ditemukan suatu kesalahan perihal pemberian bantuan sosial atau hibah di salah satu Badan Kesbangpol di lingkungan pemerintahan provinsi yang berindikasi pelanggaran. Salah satu contohnya, dengan maksud untuk tujuan membuat ‘jalan tol’ orang yang tidak berwenang menandatangani dan kucuran dana ke Organisasi kemasyarakatan, lalu ditemukan kesewenang-wenangan dengan adanya dokumen/pernyataan pengakuan oknum yang telah melampaui tugas, fungsi dan hak. Sehingga asumsi pelanggaran ini berindikasi pelanggaran yang:

  • terstruktur
  • sistematis
  • masif

Terstruktur, pembuktian orang yang tidak berwenang menandatangani (melewati struktur keorganisasian lainya). Struktur organisasi mulai dari Kepala Badan sampai pegawai harian lepas di lingkungan pemerintahan sudah sangat jelas pembagian kerjanya. Mengacu pelanggaran pada kecurangan yang dilakukan oleh internal/dalam struktur adalah kepatutan perbuatan itu bersama-sama diketahui, mau diketahui adanya pembiaran, kesepakatan atau hanya memaklumi pelanggaran tersebut.

Sistematis, pembuktian oknum (si pelaku) yang hanya pegawai tidak punya jabatan/posisi, dengan cara itu bisa cair dana organisasi kemasyarakatan, berarti pelanggaran tersebut adanya dilakukan perencanaan dan pengkoordinasian.

Masif, Dokumen menunjukkan mengaku buat kecurangan itu di organisasi oleh sebuah entitas. Peristiwa  yang besar dan hebat dapat jadi petunjuk  kemungkinan dilakukan terus terstruktur dan sistematis pelanggaran pengucuran dana ke organisasi kemasyarakatan yang lainnya.

Dari contoh peristiwa, berdasarkan “SDM Unggul” pertanggungjawaban:

  1. Kepala Badan Kesbangpol
  2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
  5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Hal itu, jika melihat terjadi di internal lingkungan badan Kesbangpol, bagaimana ditelusuri lagi ke semua Organisasi Kemasyarakatan yang terima kucuran dana dengan berbagai pertanyaan, apakah keberadaan jenis organisasi kemasyarakatan sesuai yang berhak dapat bantuan dan sudah di verifikasi berdasarkan peraturan perundangan ini?, apakah uang negara yang diterima Organisasi itu benar melakukan kegiatan sesuai proposal yang diajukan atau fiktif?, atau apakah peruntukan kegiatan bermanfaat untuk masyarakat provinsi atau hanya untuk jalan-jalan (hura-hura) segelintir orang di organisasi?.

Di lihat dari sudut pandang masyarakat awam, mengapa kejadian terungkap setelah Pilkada, bukankah bisa diungkap sebelum Pilkada?. Lalu mudahnya data saling bermunculan di masyarakat yang sebenarnya kategori “cukup sulit” menemukan datanya (karena bukan bentuk proyek, hanya pihak internal saja mengetahui), ini yang layak: “dia yang menyiram minyak, dia yang lempar api, dan manfaatkan yang berteriak-teriak kebakaran” tercipta hiruk pikuk. Siapakah “dia” aktor yang berkepentingan ini?. Aktor yang menginginkan jabatan target korban (bukan pegawai rendahan) yang selanjutnya dongkrak posisi ke level jabatan tertinggi puncak karir yang diinginkannya.

Namun dalam pemeriksaan jika ditemukan adanya pelanggaran pemberian bantuan yang bersumber dari APBD itu adalah hak Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja untuk mencari siapa saja yang terlibat. Mendukung APH menyelamatkan Uang Negara, memberantas Oknum pegawai korup dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Penulis: Ogi “Jhenggot”

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is legal cyber news in Indonesia to presents news with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous Struggle against oppressors with fact data!"

Info – Webinar HUT LPDS

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: