Presiden Jokowi Bahas Penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL –  Presiden Jokowi Widodo menggelar rapat terbatas terkait pengembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Laws Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat yang bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 27 Desember 2019 ini.

Presiden bersama jajaran terkait membahas naskah akademik dan draft dari RUU ini yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020 mendatang.

Terkait hal itu, Kepala Negara memutuskan bahwa substansi RUU yang akan menyelaraskan sejumlah undang-undang dan pasal yang terkait dengan 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Maka itu, diperlukan keterpaduan dan perlu agar visi besar dari RUU ini jelas terlihat.

“Saya meminta visi besar dan kerangka kerja-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistensinya. Kita harus betul-betul sinkron,” jelas Presiden.

Presiden menambahkan agar RUU ini tidak menjadikannya sebagai tempat untuk meminta sumbangan dari pemerintah dan lembaga yang meminta disusupi oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak relevan dengan tujuan utama dari pembuatannya RUU tersebut.

“Tolong dicek, hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan titipan yang tidak relevan. Cek betul,” tambah Presiden.

Lebih jauh, Presiden juga meminta jajarannya untuk mengonsultasikan substansi RUU dengan seluruh pemangku kepentingan dan memberikan akses yang luas-luasnya kepada masyarakat sebelum diajukan ke DPR. Kepala Negara ingin agar proses pembuatan tersebut juga menerapkan prinsip keterbukaan.

Selain itu, bersamaan dengan proses pembuatan RUU Omnibus, Hukum Cipta Karya Lapangan tersebut, jajaran yang terkait juga harus menyiapkan turunan dari RUU yang disusun tengah. Hal ini harus diselesaikan untuk mendapatkan pemerintah melaksanakan program segera setelah mendapatkan persetujuan DPR.

“Kita ingin bekerja cepat. Peraturan turunan dari omnibus hukum baik dalam bentuk PP, Peraturan PP, maupun rancangan Perpresnya (Peraturan Presiden). Harus dikerjakan secara paralel,” kata Presiden.

“Ini akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk merancang arsitektur besar dari hukum omnibus yang kita kerjakan ini, juga akan mempercepat proses eksekusinya di lapangan setelah dirancang ini dibuat oleh DPR,” tandas Kepala Negara.

Untuk diketahui, saat diterbitkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan, ada tiga RUU Omnibus Hukum yang akan diminta oleh para undangan untuk dikunjungi DPR. Ketiganya adalah;

  1. RUU Omnibus Perpajakan,
  2. RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja, dan
  3. RUU Omnibus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
@Sumber berita&foto, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_bahas_penyusunan_ruu_omnibus_law_cipta_lapangan_kerja

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: