IMG 20200917 134610
Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Bapak Alex Sumarna, S.H., M.H., (17/09). foto Intinews.co.id

INTINEWS.CO.ID, NASIONALKonsultasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri salah satunya dengan Kejati (Kejaksaan Tinggi) Provinsi Kepri, yang pada waktu itu status Gubernur Kepri, Pak Isdianto masih “Plt”. Menjadi suatu pertanyaan, apakah bantuan sosial Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) Pemprov Kepri yang menggelontorkan uang sebesar Rp.24,8 Miliar lebih ke sekolah Negeri dan Swasta se-Provinsi Kepri ini termasuk di Diktum Ketiga yakni Penyediaan Jaring Pengaman Sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi pada SKB Mendagri dan Menkeu?.

Sejak diumumkan Covid-19 sebagai bencana Nasional, banyak akibat dari pandemi Covid-19, bagaimana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang harus berperan dalam perubahan sosial akibat pandemi Covid-19?. Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan publik yang baik dari negara dan negara berkewajiban memenuhi hak serta kebutuhan dasar warga negaranya.

Dampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang sampai saat ini dirasakan menjadi lini masa beban masyarakat yang tidak bisa menghindari dari masalah yang salah satunya pendidikan. Peserta didik (siswa/i) di tuntut harus mempunyai Hand Phone (HP) atau Komputer/Laptop dan juga wajib punya kuota atau Wireless Fidelity (Wifi) untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (daring/online) dari rumah pada pandemi virus corona saat ini. Para orang tua yang merasakan berat dalam mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan, yang ditambah lagi memenuhi Hp dan Kuota untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya?. Adalah kenyataan ironi bahwa jika ada masyarakat di penjara karena memenuhi sesuatu yang esensial untuk menunjang pembelajaran jarak jauh anak-anaknya tersebut.

Sebagai dasar perbandingan atau pertanyaan atau pengetahuan masyarakat dalam hal-hal terkait pemberian bantuan SPP di masa pandemi Covid-19, antara lain pada berita siber/online di https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13357107/dpr-sebut-dana-bos-bisa-digunakan-untuk-keringanan-spp, tertanggal 27 Maret 2020, 17:14 WIB, Petikannya sebagai berikut ini: 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyebut Sekolah Negeri bisa menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan biaya SPP bagi siswa.

“Ada aturan bahwa Dana Bos bisa digunakan untuk membackup permasalahan-permasalahan, seperti situasi COVID-19 saat. Penggunaannya bisa untuk penyediaan desinfektan, honor guru, dan termasuk relaksasi SPP,” ungkapnya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat (27/3/2020).

Sementara untuk Sekolah Swasta, Dede menyatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengeluarkan kebijakan terkait SPP.

“Untuk sekolah swasta, kami sedang mengajukan agar ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait keringanan SPP,” imbuhnya.

Di Pemprov Kepri, pada hari selasa tertanggal 26 Mei 2020, Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto menyerahkan bantuan SPP bertempat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pemberian bantuan sosial Sumbangan Pendanaan Pendidikan oleh Pemprov Kepri kepada sekolah untuk satuan pendidikan:

  • Negeri berupa Pembebasan pembayaran SPP selama 2 bulan (April dan Mei), dan
  • Swasta mendapat bantuan sosial maksimal Rp. 250.000/peserta didik selama 2 bulan (April dan Mei).

Dengan rinciannya adalah:

  • 134 SMA sebesar Rp. 4.805.830,-
  • 98 SMK sebesar Rp. 7. 131.416.000,-
  • 9 SLB sebesar Rp. 125.200.000,-
  • 33 MA sebesar Rp. 360.660.000,-

Total jumlah peserta didik penerima bantuan sebanyak 36.496 orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 12.422.306.000,-/bulan di kali 2 bulan (untuk April dan Mei) sama dengan total menggelontorkan uang sebesar Rp.24.844.612.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) untuk bayar SPP ke sekolah

Ibarat pepatah “lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti Apakah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada dananya di Kepri?, entah mana yang benar bagaimana Jaring Pengaman Sosial (JPS) harus berperan akibat pandemi Covid-19?.

Karena Kejati Kepri adalah salah satu Institusi konsultasi Pemprov Kepri dalam pemberian bantuan sosial Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) Pemprov Kepri ke sekolah tersebut, maka Pimred www.intinews.co.id mengirim surat sebagai wawancara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Bapak Sudarwidadi, SH., MH., tertanggal 12 Juni 2020. Menanti jawaban surat wawancara tertulis selama itu, akhirnya terjawab pada hari Kamis, tertanggal 17 September 2020 mendapat jawabannya. Pimred www.intinews.co.id wawancara langsung tapi bukan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Bapak Sudarwidadi, SH., MH., melainkan dengan Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejati Kepri, Bapak Alex Sumarna, S.H., M.H.

Wawancara yang berlangsung di ruangan Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejati Kepri, Bapak Alex Sumarna, S.H., M.H., petikannya sebagai berikut:

Didalam Undang-Undang atau Peraturan yang terkait pandemi Covid-19 apakah ada dana Covid-19 diberikan/dipergunakan untuk bantuan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP)?.

“Untuk masalah Covid ini baik di pusat maupun di daerah, penggunaannya itu ada untuk infrastruktur, untuk pengadaan peralatan-peralatan  kesehatan, untuk pencegahan Covid seperti Masker, peralatan-peralatan kedokteran dan sebagainya. Dan ada juga didalamnya itu ada Jaring Pengaman Sosial. Jaring Pengaman Sosial itu bisa diberikan kepada masyarakat untuk yang terdampak Covid-19. Terdampak itu apa?, terdampak itu orang yang selama ini bekerja, tidak bekerja penghasilannya jadi berkurang, atau bekerja tapi kena PHK tidak punya penghasilan lagi. Jadi, yang awalnya normal punya penghasilan itu menjadi tidak normal. Nah, salah satu jaring pengaman sosial ini bisa juga dengan memberikan BLT, berikan Sembako ke masyarakat. Nah, ini juga jaring pengaman sosial dalam bentuk membantu para orang tua yang terdampak Covid-19 ini, kan mereka punya kewajiban untuk membayar SPP ke sekolah. Makanya Gubernur selaku Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini membuat juga Kebijakan untuk membayarkan SPP yang seharusnya atau biasanya itu di tanggung oleh para Orang Tuanya. Tapi karena itu bayar’nya ke Sekolah tidak kepada Orang Tuanya cuma pendataan Dia menandatangani dan ada Orangtuanya juga, Dia dibayarkan melalui langsung ke rekening sekolah masing-masing, supaya penggunaannya jangan sampai tidak jadi pembayaran SPP,” jawab Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejati Kepri, Bapak Alex Sumarna, S.H., M.H.

Pemberian bantuan sosial Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) ini, Korelasi ‘Konsultasi’ Provinsi Kepri kepada Kejati Kepri itu apa?.

“Kejaksaan Republik Indonesia ini mempunyai tugas di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas-tugas lain berdasarkan Undang-Undang ini diantaranya dalam Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan itu mempunyai tugas Perdata dan Tata Usaha Negara. Apa itu Datun?, Datun yaitu menyelenggarakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjanya apa?. Kerjanya memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perdata dan tata usaha negara yang berhubungan dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD. Nah, salah satu tugas yang dilaksanakan itu melakukan pendampingan hukum. Pendampingan hukum inilah yang dilaksanakan oleh bidang Datun terhadap kegiatan ini,” terang Bapak Alex Sumarna, S.H., M.H., terkait yang dampingi konsultasi Pemprov Kepri itu adalah bidang Datun Kejati Kepri.

“ini program pemerintah provinsi untuk meringankan beban para Orang,” tambah Pak alex.

Bantuan untuk Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) ada dana BOS, kenapa Dana Jaring Pengaman Sosial  itu (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) tidak diberikan kepada yang lebih jelas urgensinya, kebutuhan masyarakat yang esensial pada saat ini seperti pulsa kuota untuk belajar Daring/Online?.

“Pelajari Undang-Undang semuanya, dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional untuk penyelenggaraan pendidikan itu, itu dianggarkan juga oleh Pemerintah bantuan Pemerintah namanya Dana BOS, tapi karena itu belum mencukupi, Pemerintah juga membuka peran serta masyarakat. SPP itu masih ada dan masih boleh.” jawab Pak Asdatun Kejati Kepri.

Terkait kenapa Adatun menyetujui penyelenggaraan pelayanan jaring pengaman sosial, Pemprov Kepri berikan bantuan SPP ke sekolah?.

“ini Program Pemerintah, dan itu kami anggap bahwa itu baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan itu memang ada manfaatnya untuk meringankan kenapa kami harus tidak menyetujui?, duit negara, duit pemerintah ‘kan untuk masyarakat juga, sepanjang itu’kan kegiatan itu baik dan bermanfaat. Maslahat’lah,” terang Pak Asdatun Kejati Kepri.

Apakah ada tertulis di Perundangan yang terkait Covid-19 bahwa dananya dapat dipergunakan untuk bayar SPP ke sekolah?.

“Jaring pengaman sosial, jaring pengaman sosial itu bentuknya banyak. Sekarang saja, tau gak, ada enggak aturannya di dalam Covid itu membayar yang penghasilannya kurang dari Rp.5 Juta di kasih Rp.6 Ratus Ribu?, ada enggak pemberian modal kerja Rp.2,4 Juta?, tidak ada, itu jaring pengaman sosial. jadi Umum dia, yang penting sasarannya itu.” jawab Bapak Alex Sumarna, S.H., M.H.

Undang-Undang yang mana dalam memberlakukan bantuan SPP ini ke sekolah di ketetapan hukum yang berlaku/produk hukum/legal standing’nya?.

Ini kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka untuk menangani Orang-orang yang terdampak Covid-19,” jawab Pak Alex Sumarna, S.H., M.H.

Dalam akhir wawancara langsung tersebut, Pak Alex Sumarna, S.H., M.H., sebagai Asdatun Kejati Kepri, mengatakan hanya mendampingi jangan sampai kegiatan itu menyimpang dari ketentuannya. Justru Kejaksaan kawal. Asdatun bukan pemeriksa atau penyidik, tapi Datun ini adalah mitra, bagian lembut, berikan solusi jika diperlukan, sebagai pengarah bukan pemeriksa, tempat wadah konsultasi. Yang sebetulnya berdoa kita bersama-sama supaya Covid ini cepat berlalu, itu yang paling terpenting.

Pemerintah Republik Indonesia kembali mengumumkan dilaksanakannya Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada 2 April 2020 untuk menghadapi COVID-19 yang dilakukan melalui pemberian bantuan antara lain, seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Sembako,Kartu Pra Kerja, dan program Listrik gratis bagi rumah tangga pengguna 450 VA dan diskon 50% rumah tangga pengguna 900 VA. Namun, dimanakah yang jelas tertera Peraturan/Perundangan pemberian bantuan SPP kepada sekolah yang uangnya sebesar Rp.24.844.612.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), bukanlah suatu nilai uang yang kecil?.

Bagi Rakyat yang merasakan pemanfaatan bantuan langsung merasakan terbantu dengan adanya program jaring pengaman sosial yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Ir. Joko widodo tersebut.

Tetapi di sisi yang berlainan, menjadi pertanyaan Dana yang hampir Dua Puluh Lima Miliar itu apakah kepantasan ‘penerima manfaat’ akhirnya pihak Sekolah?, atau Apakah Sekolah bisa disamakan seperti Bank yang bersegmen ‘bisnis’?. Ironis, ketika anak-anak miskin kota, di desa, kampung di pendalaman dan di daerah pesisir pulau-pulau masalah pendidikannya untuk mengikuti pelajaran butuh Hp dan Kuota masih menjadi paras realitas pendidikan di masa pandemi Covid-19 saat ini, yang layak diketahui dengan jelas oleh Publik. Untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan jaring pengaman sosial terus dilakukan selama masa pandemi Covid-19.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu sebagi berikut:

  1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengawasan fungsional pengawasan yang dilakukan oleh Aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
  3. Pengawasan masyarakat, pengawasan yang dilakukan masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Apakah “Kebijakan” bisa sebagai dasar hukum/peraturan menggelontorkan dana JPS puluhan milyar itu?.

(Redaksi/Ogi “Jhenggot”).

 8 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan