PENGETAHUAN, PETI ES, UP DATE

Melek Hukum Agar Tidak Merasakan Semena-mana

0 0
Read Time:4 Minute, 1 Second
intinews co id pengetahuan hukum
Beberapa buku karya Martiman Prodjohamidjojo, SH. Ilustrasi gambar dokumentasi INTINEWS.co.id

 

INTINEWS.CO.ID, PENDIDIKAN&IPTEK – “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, suatu kalimat acap kali di dengar oleh mereka yang bergelut di bidang Hukum. Namun, dalam beberapa orang merasakan tidak menerima ‘keadilan’ pada putusan pengadilan, apa penyebabnya?. Berikut ini INTINEWS.co.id sedikit nerangkan perihal tersebut dari beberapa dokumentasi rangkuman referensi.

Menjadi “Tertuduh” atau Pesakitan (Terdakwa) sesuatu yang tidak menyenangkan bagi semua pihak. Seorang terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan ‘keberatan’ biasanya seperti:

  • Di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi saksi, lalu setelah dilaksanakan gelar perkara yang berujung penetapan tersangka
  • Mengenai tidak berwenangnya mengadili perkara yang terjadi.
  • Tentang dakwaan tidak dapat di terima.
  • Perihal membatalkan surat dakwaan. 

Baca juga: Menelusuri Dasar Hukum Pemprov Kepri Menggelontorkan Dana JPS Covid-19 Sebesar 24 Miliar Lebih Ke Sekolah Sebagai Bantuan SPP

Biasanya faktor Penentu di pengadilan untuk membuat amar putusan pemidanaan adalah tentang “baik buruknya”  dan “bukan adil atau tidaknya”.

Pengertian ‘Penyidikan’, ‘Tersangka’, ‘Terdakwa’, dan ‘Ganti Kerugian’ menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

  • Pasal 1 (Angka 2), “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam HAL DAN MENURUT CARA YANG DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
  • Pasal 1 (Angka 14), “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan BUKTI PERMULAAN patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.
  • Pasal 1 (Angka 15), “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”
  • Pasal 1 (Angka 22), “Ganti kerugian adalah Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dari Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 14 KUHAP maka penetapan status seseorang menjadi TERSANGKA dalam suatu dugaan tindak pidana oleh penyidik adalah harus dilakukan dengan CERMAT dan PENUH KEHATI-HATIAN, dimana harus terdapat “BUKTI PERMULAAN”, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) ALAT BUKTI YANG SAH sebagaimana yang tercantum pada Pasal 184 (Ayat 1) KUHAP, yang terdiri dari:

  • keterangan saksi
  • keterangan ahli
  • surat
  • petunjuk dan keterangan terdakwa (keterangan tersangka dalam penyidikan).

Baca juga: ‘Omnibus Law’ Bukan Solusi Krisis, Penghambat Investasi Di Indonesia Masalah Korupsi Dan Ketidakpastian Hukum Yang Melingkupinya

Demikian dalam cara memakai dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Sehingga ikhtiar dalam mewujudkan kebenaran pada putusan majelis Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai sebuah kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak ada unsur-unsur pandangan, perasaan dan pendapat pribadi yang bersifat subjektif Hakim.

Martiman Prodjohamidjojo, SH., “proses pembuktian adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”.

Dengan adanya pembuktian berarti benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkannya.

Hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Dan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus lah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat:

  • Syarat formil
  • Syarat materiil

Dimana surat dakwaan itu harus berdasarkan BAP karena berdasarkan surat dakwaan tersebut yang akan jadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (de matriele waarheid) dan pada akhirnya menjadi dasar Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara.

Baca juga: Perubahan RUU Tentang Kejaksaan, “Kemampuan Integritas Penegak Hukum”

Hakim menjalankan tugas bebas dalam memeriksa atau membuat putusan, namun harus disadari putusan yang dijatuhkan akan berdampak luas baik bagi terpidana, korban, masyarakat, wibawa hukum dan citra aparat penegak hukum, khususnya pada Hakim.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Guna memperkuat penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice system).

Dalam Surat Edaran (SE) Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995, dijelaskan untuk:

  • mewujudkan tuntutan pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
  • membuat jera pelaku tindak pidana, menimbulkan efek pencegahan dan memiliki daya tangkal bagi yang lain.
  • menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak dipisah-pisah.
  • mencegah disparitas tuntutan pidana atas perkara sejenis antara satu daerah dan daerah lain dengan memperhatikan kasustik pada setiap perkara pidana.

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Penuntut Umum harus memperhatikan beberapa faktor.

(Redaksi).

ajax loader

cropped cropped Logo Resmi INTINEWS co id ©®2020 1

About Post Author

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is The legal cyber news in Indonesia with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous struggle against oppressors with fact data!"
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

error

www.intinews.co.id berita siber pers nasional

Facebook7k
Instagram5k
YouTube945
YouTube
WhatsApp13k
Pinterest333
Pinterest
fb-share-icon
Telegram20
WeChat666
RSS330
Follow by Email2k