WWW.INTINEWS.CO.ID

"Sulit dapat KEADILAN berdasarkan KEBENARAN maka LAWAN PENINDASAN itu dengan Data Fakta !." (Pemred INTINEWS.co.id)

Halo Pak Joko Widodo Tolong Kirim ‘Kucing’ Yang Terkam ‘Tikus’ Di Kepri Tanpa Pandang Bulu (Bagian 2)

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI - Kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. H. ST. Burhanuddin, SH., MH., dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Drs. Firli Bahuri, M.Si.
Foto dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRIKepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. H. ST. Burhanuddin, SH., MH., dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Drs. Firli Bahuri, M.Si., apakah semangat pemberantasan perilaku koruptif tidak berlaku di Aparat Penegak Hukum di tingkat Daerah/Provinsi?.

Foto dokumentasi INTINEWS.co.id

Kelanjutan pemberitaan yang di publikasi berita harian www.intinews.co.id tertanggal 17 Februari 2020, proyek pembangunan stadion di pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pulau Dompak patut diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Baca juga: Halo Pak Joko Widodo Tolong Kirim ‘Kucing’ Yang Terkam ‘Tikus’ Di Kepri Tanpa Pandang Bulu (Bagian 1)

Pasalnya, di balik selesainya proyek sesuai kontrak di duga merupakan bagian dari konspirasi yang sarat merugikan negara.

Dugaan itu bukan tanpa alasan, kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung dan Tempat Kerja di tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19 Miliar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri terindikasi sarat kepentingan.

Sejak proses lelang proyek berupa pekerjaan pembuatan lapangan sepak bola berstandar internasional pada lahan berbukit di kawasan Dompak itu terkesan kurang transparan sejak penjelasan dokumen, bahkan sempat di sanggah.

Baca juga: Ingatkan ASN Yang Miliki Kedudukan Dan Kewenangan Tidak Lakukan Korupsi, Gratifikasi, Penyalahgunaan Wewenang Hingga Sua-menyuap

Selain itu, proses pekerjaan pematangan dan perataan lahan tidak sesuai rencana ukuran 213 meter x 236 meter. Proses perataan tanah berupa pemotongan dan penimbunan lahan setinggi 4 Meter sampai 5 Meter dari tinggi jalan, berjarak 15 Meter sampai dengan 20 Meter dari tepi jalan aspal sepanjang 200 Meter, tidak sesuai dengan kondisi di lokasi. PT Ramawijaya sebagai pelaksana berkontrak senilai Rp.18.373.995.435,53 membangun lapangan tanpa drainase tertutup keliling lapangan, serta mengganti pekerjaan paving untuk parkiran mobil, berubah menjadi jalan masuk menuju lapangan. Bangunan ‘rumah genset’ di bangun di bawah lapangan akibat adanya pengurangan ‘volume penimbunan’ tersebut.

Anehnya, pekerjaan diperhitungkan sesuai volume kontrak, sehingga tahun berikutnya pembangunan stadion direncanakan tanpa pekerjaan pemotongan bukit. Alhasil, efek ketidaksesuaian pengerjaan tahun 2018 berdampak pada pekerjaan tahun 2019 yang menyebabkan hilangnya aset daerah Miliaran Rupiah saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan tribun penonton di tahun 2019.

Proyek pembangunan tribun lapangan bola dilaksanakan oleh PT AZA BANAR senilai kontrak Rp.26,267 Miliar pada tahun 2019. Di duga adanya kekurangan volume pekerjaan penimbunan di tahun 2018, sehingga menyebabkan lokasi lahan untuk pengerjaan pembangunan gedung tribun tidak memadai.

Baca juga: Empat Pilar Komitmen Kebangsaan

Alhasil, dokumen pembangunan tribun lapangan pada saat pelaksanaan di buat perubahan atau adendum penambahan pekerjaan berupa pengerukan atau pemotongan lahan. Adendum ini di duga menyebabkan;

  • pembayaran ganda,
  • hilangnya aset daerah,
  • keterlambatan pengerjaan,
  • serta tidak selesainya pembangunan gedung tribun untuk dapat digunakan pada tahun 2020 sebagai kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kepri.

Dari pantauan media ini, kuat di duga proyek pembangunan stadion dompak sejak awal sarat konspirasi untuk merugikan negara dan memperkaya oknum-oknum. Aparat penegak hukum, khususnya Kejati Kepri layak menelusuri dugaan ini.

Ada apa dengan Kepri jika Aparat tutup mata?.

(Redaksi).