‘7 Kebijakan’ Mahkamah Agung RI Terkait Penanganan Perkara

Makamah Agung RI, ilustrasi foto dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL Hampir setiap tahun, MA telah menyetujui peraturan baik dalam bentuk Surat Keputusan (SKMA), Peraturan MA (PERMA), atau Surat Edaran  (SEMA)  dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas peradilan. Nah, selama tahun 2019, MA mengeluarkan 7 (tujuh) kebijakan;

  • 6 Perma, dan
  • 1 SEMA tentang teknis pemeliharaan perkara.

Berikut ini beberapa kebijakan MA Tahun 2019 yang berkaitan dengan peraturan pertanahan perkara di pengadilan:

  1. Tata Cara Persidangan Elektronik (E-Litigasi)

Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Litigasi), terutama tata cara persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court).

Melalui Perma e-litigasi ini, masyarakat mencari keadilan dapat meminta gugatan / meminta persetujuan menyetujui, menentang, intervensi; melakukan pembayaran; menerima panggilan sidang; jawaban penyampaian; replik; duplik; kesimpulan; upaya hukum; dan dokumen perkara (soft copy) dengan sistem elektronik yang berlaku di seluruh pengadilan sejak 2 Januari 2020.

Berbeda dengan E-Pengadilan yang hanya menerima administrasi perkara, mulai dari pengguna layanan administrasi perkara; pendaftaran administrasi perkara; pemanggilan para pihak; membahas perdebatan putusan; dan tata kelola administrasi; pembayaran biaya perkara yang dilakukan secara elektronik / online saat diminta / gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara.

  1. Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan. Perma ini guna mengadili tindakan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Perma ini sebagai tindak lanjut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Dalam Perma ini, Undang-Undang menentang hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi wewenang mengadili PTUN di pengadilan tingkat pertama.

  1. Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan KPPU

Perma No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perihal ini untuk menjalankan proses perkara persaingan usaha agar lebih transparan dan akuntabel dalam pemeriksaan banding terhadap Putusan KPPU.

Beleid ini merupakan perubahan dari Perma No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Perma ini sudah tidak memadai lagi untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap KPPU. Karena itu, MA memandang perlu menerbitkan ketentuan baru mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU melalui Perma No. 3 Tahun 2019.

  1. Pengajuan Gugatan Sederhana

Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaDipercaya pada 20 Agustus 2019 ini sebagai solusi untuk memudahkan gugatan sederhana (pengadilan klaim kecil) agar lebih mudah, cepat, biaya ringan.

Perma Gugatan Sederhana yang terbaru ini ada beberapa yang mengubah objek dan subjek gugatan sederhana, khusus dalam hal nilai gugatan materiil; wilayah hukum penggugat dan tergugat; penggunaan E-Court; verzet ( perlawanan ); sita Jaminan; dan tata cara eksekusi.

Sebagai contoh, pengajuan gugatan kompilasi penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat. Terkait, gugatan dapat diajukan di wilayah domisili tergugat, wilayah yang berbeda dengan yang ditunjuk otoritas, insidentil berkuasa, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari penggugat sesuai permintaan. Pasal 4 ayat (3a).

  1. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Undang-undang ini mengubah batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Mengingat Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) membahas semua tindakan tentang anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, pemerintahan pemerintahan atau badan legislatif, dilaksanakan sesuai kepentingan terbaik anak Karenanya, perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Namun, dalam pengadilan khusus dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

  1. Perintah Penangguhan Sementara

Perma No. 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor dan Ekspor Barang yang terkait atau berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Sebab, Perma No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Untuk kelancaran persetujuan permintaan penangguhan sementara, MA perlu kembali dan tata cara permintaan, tata cara pemeriksaan serta persetujuan penangguhan sementara.

  1. Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2019

Rapat pleno kamar merupakan salah satu intrumen yang terkait dengan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Agenda Salah Satu Yang dibahas hearts Rapat pleno KAMAR ialah permasalahan hukum  (pertanyaan hukum)  Yang mengemuka PADA SETIAP KAMAR. Pilih, rumusan hukum yang akan menjadi panduan dalam penanganan perkara setiap kamar di MA.

MA telah melaksanakan rapat pada 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Dago Pakar, Bandung. Rapat pleno kamar ini merupakan penyelenggaraan kedelapan sejak MA menerapkan sistem kamar pada bulan Oktober 2011. Hasil rumusan hukum pleno kamar tahun 2019 telah diberlakukan sebagai peruntukan yang diperuntukkan bagi pelaksana teknis yuridis dan kesekretariatan yang kemudian ditransfer dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2019.

Jadi, hingga tahun 2019 telah diterbitkan 8 SEMA yang memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar berikut:

No Penyelenggaraan Pleno Kamar Pemberlakuan Rumusan Hukum
1 Pleno Kamar Tahun 2012

(Maret sd Mei 2012)

SEMA No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012
2 Pleno Kamar Tahun 2013

(19-20 Desember 2013)

SEMA No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014
3 Pleno Kamar Tahun 2014

(9-11 Oktober 2014)

SEMA No. 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014
4 Pleno Kamar Tahun 2015

(9-11 Oktober 2014)

SEMA No. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015
5 Pleno Kamar Tahun 2016

(23-25 ​​Oktober 2016)

SEMA No. 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016
6 Pleno Kamar Tahun 2017

(22-24 November 2017)

SEMA No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017
7 Pleno Kamar Tahun 2018

(1-3 November 2018)

SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 Desember 2018
8 Pleno Kamar Tahun 2019

(3-5 November 2019)

SEMA No. 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019
@Sumber berita, https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5e0f1d2a4498d/2019–ini-7-kebijakan-ma-terkait-

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: