Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat Bisa Menggunakan E-LITIGASI

MULAI 2 JANUARI 2020, SELURUH MASYARAKAT BISA MENGGUNAKAN E-LITIGASI

INTINEWS.CO.ID, NASIONALJakarta, Jum’at pagi, 27 Desember 2019, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan capaian kinerja Mahakamah Agung di hadapan para jurnalis pada acara Refleksi Akhir Tahun 2019 di Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta.

Pada acara yang dihadiri oleh 100 lebih jurnalis itu, Mantan Juru Bicara Mahkamah Agung tersebut mengatakan bahwa disamping  berfokus    pada    masalah    penanganan    dan penyelesaian perkara sebagai core business Mahkamah Agung, kebijakan utama Mahkamah Agung pada tahun 2019 diarahkan untuk melanjutkan proses modernisasi sistem kerja peradilan dan kesinambungan pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan.

Dalam kelanjutan modernisasi sistem kerja peradilan, lompatan besar di tahun 2019 adalah peluncuran e-Litigation sebagai pelaksanaan  dari Perma Nomor  1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan  Persidangan Secara Elektronik.

E-Litigation  ini melengkapi sistem e-Court sehingga meliputi pula pertukaran dokumen berjawab-jawaban, pembuktian, dan putusan secara elektronik. Setelah diluncurkan dan diujicobakan pada beberapa pengadilan percontohan, saya telah menginstruksikan agar e-Litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020 yang akan segera menjelang. Menurut Hatta, karena tanggal 1 Januari adalah hari libur, maka mulai 2 Januari 2020, seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan e-litigasi.

 

Setelah Sistem  lnformasi Administrasi  Perkara (SIAP) di Mahkamah Agung dan   Sistem   lnformasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama terbukti berhasil mendorong transparansi dan peningkatan  kinerja penyelesaian perkara, pada tanggal 22 April 2019 Mahkamah Agung meluncurkan   SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat  lingkungan peradilan, yang kemudian telah diimplementasikan sepenuhnya  di seluruh  pengadilan  tingkat banding sejak peringatan  Hari  Jadi Mahkamah Agung ke-74 tanggal 19 Agustus 2019.

Dengan pemanfaatan aplikasi ini, pengadilan tingkat banding diharapkan  dapat  berakselerasi untuk meningkatkan  kinerja, menyusul capaian Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama.

Guna mendukung perwujudan peradilan modern, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai sarana  dan prasarana yang mendukung  keberhasilan layanan pengadilan, tidak lagi dilakukan secara konvensional.

Disamping memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang  dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung telah membangun aplikasi SIPERMARI yang telah dimanfaatkan sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019.

Aplikasi ini digunakan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN dengan fitur-fitur yang menyesuaikan  kebutuhan dasar  Mahkamah Agung.

Pada tahun ini pula, Badan Pengawasan  Mahkamah Agung mulai menerapkan  Sistem Manajemen Anti Penyuapan  (SMAPISO 37001  pada tujuh unit pengadilan negeri  sebagai pilot project, untuk kemudian  diberikan sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 sebagai wujud upaya pencegahan suap dan korupsi.

@Sumber berita&foto, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3944/mulai-2-januari-2020-seluruh-masyarakat-bisa-menggunakan-e-litigasi

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: