INTINEWS.CO.ID, NASIONAL Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7 persen (%).

dok INTINEWS co id DPR RI PKS 1
Anis Byarwati anggota Komisi XI DPR RI, Politisi dari PKS. Foto dokumentasi INTINEWS.co.id

Dalam pandangannya yang disampaikan kepada Parlementaria, Kamis (16/9/2021), Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, jangan sampai kondisi negara di perburuk dengan kondisi utang yang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Baca juga: Anggota DPR RI; “Nilai Hasil Survei Indikator Sebagai Catatan Buruk Kinerja Pemerintah”

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyarankan beberapa strategi yang perlu segera di ambil pemerintah dalam menyikapi ULN.

“Pertama, koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia harus di perkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat. Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN,” terang Anis.

Ketiga, lanjut Anis, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru. Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada. Selanjutnya, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek IKN.

“Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting,” tegasnya.

Politisi senior PKS ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar. ULN harus dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Baca juga: ‘Omnibus Law’ Bukan Solusi Krisis, Penghambat Investasi Di Indonesia Masalah Korupsi Dan Ketidakpastian Hukum Yang Melingkupinya

Anis tidak memungkiri bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara, memang banyak memunculkan kekhawatiran.

“Akan menjadi beban berat di masa mendatang. Artinya pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” pungkas Anis.

@Sumber berita, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34709/t/Bicara+Utang+Pemerintah%2C+DPR+Ingatkan+akan+Jadi+Beban+Berat+di+Masa+Mendatang

(Redaksi)

 9 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan