Kota TANJUNGPINANG, Prov. KEPRI, UP DATE

Masyarakat Cerdas Sebagai Konsumen, Ketua Baru BPSK Kota Tanjungpinang

intinews co id dokumen screenshot UU tentang BPSK
UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Foto screen shoot UU No 8 Tahun 1999.

INTINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG – Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan di sebut Konsumen.

intinews co id Screenshot Menteri Perindustrianperdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Foto tangkapan layar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020.

Masyarakat sebagai konsumen dapat mengajukan permasalahannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sesuai yang telah di atur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020. 

Baca juga: OJK Diminta Bekerjalah Maksimal Memberikan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

BPSK Kota Tanjungping, pada hari ini, Kamis (07/01), melakukan Pemilihan Ketua BPSK baru karena Ketua ‘peradilan arbitrase’ Kota Tanjungpinang Muhammad Ikhwan, SH., yang telah pensiun sebagai PNS pada bulan November 2020 lalu.

Yang punya hak pilih dalam pemilihan Ketua BPSK Kota Tanjungpinang yang baru itu semua anggota BPSK Kota Tanjungpinang yang berjumlah 8 Orang yang sesuai tertera di Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan RI Nomor 1271 Tahun 2017, yaitu:

  1. R. D. Kurniawan (Wakil Ketua)
  2. Elvi Arianti
  3. Desi Afrianti
  4. Partogi Angkola Pakpahan
  5. Usman
  6. Rusmadi
  7. Jannesa Nasmi
  8. Awendra Ikhlas

Baca juga: Tegas Presiden Jokowi; “ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal diluar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan.”

Dan yang terpilih menjadi Ketua peradilan arbitrase Kota Tanjungpinang adalah Elvi Arianti yang akan melanjuti sisa masa tugas memimpin BPSK Kota Tanjungpinang.

intinews co id dokumen BPSK Tanjungpinang
Suasana Pemilihan Ketua baru untuk BPSK Kota Tanjungpinang, Kamis, (7/01). Foto INTINEWS.co.id

Elvi Arianti sebagai Ketua terpilih mengatakan akan terus meningkatkan kemitraan baik itu dengan institusi di Pemerintahan Provinsi maupun di Kota Tanjungpinang dan juga eksternal.

“Saya akan meningkatkan lagi kemitraan dengan institusi Pemerintah dan eksternal, khususnya dengan Dinas Perdagangan di Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang”, terang Elvi Arianti, Ketua BPSK yang baru terpilih.

Elvi Arianti juga menerangkan dibutuhkan adanya perhatian khusus dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov Kepri), jangankan persoalan lainnya, sampai saat ini Kantor BPSK Kota Tanjungpinang masih ‘numpang’ di Kantor Disperindag Pemko Tanjungpinang, padahal keberadaan BPSK adalah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

“BPSK diamanatkan oleh UU Republik Indonesia, diperlukannya perhatian khusus dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diisperidang) Pemprov Kepri terutama sekretariat BPSK Kota Tanjungpinang dan alokasi pendanaan baik untuk kegiatan dan kesejahteraan BPSK Kota Tanjungpinang yang masih minim perhatian”, jelas Elvi Arianti.

Baca juga: Gratiskan UMKM Biaya Pengurusan Izin Edar Dari BPOM

Ungkapan Ketua BSPK Kota Tanjungpinang yang terpilih juga di dukung oleh anggota BPSK Kota Tanjungpinang, Partogi Angkola Pakpahan yang menerangkan bahwa ini sebagai Catatan Gubernur Kepri yang baru terpilih nanti. Negara Republik Indonesia telah memberikan Hak kepada Rakyatnya, sebagai Konsumen dapat mengadukan tindakan pelaku usaha atau jasa ke BPSK, jika mereka belanja atau membeli atau memanfaatkan jasa yang tidak sesuai. Tapi masih banyak rakyat di Negara ini yang masih tidak tahu atas hak nya ini ada di BSPK, dan ini adalah gratis.

“Keberadaan BPSK harus disosialisasikan kepada rakyat, khususnya di Provinsi Kepri ini agar ini menjadi catatan bagi Gubernur Kepri yang terpilih. Siapapun bisa melihat produk atau kualitas yang di jual oleh pelaku usaha atau jasa, apakah sudah sesuai dengan yang di atur oleh peraturan di Negara ini?. Jika ditemukan yang tidak sesuai masyarakat sebagai Konsumen berhak datang ke BPSK, gratis. Bawa Struk/bon/nota/resi sebagai alat bukti pembelian atau penerimaan dalam sebuah transaksi/belanjanya. BPSK akan memanggil Pelaku Usaha tersebut sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999″, jelas Partogi Angkola Pakpahan, Anggota BPSK Kota Tanjungpinang.

Mengakhiri Partogi Angkola Pakpahan, Anggota BPSK Kota Tanjungpinang mengucapkan selamat kepada Bu Elvi Arianti Ketua baru terpilih yang menggantikan Bapak Muhammad Ikhwan, SH., yang telah pensiun sebagai PNS.

(Redaksi)

ajax loader

Tinggalkan Balasan