Komisi XI DPR RI Bentuk Panja Tuntaskan Kasus Jiwasraya, Bumiputera dan Asabri

www.intinews.co.id
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin konferensi pers di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Foto : Jaka/Man.

INTINEWS.CO.ID, NASIONALKomisi XI DPR RI semakin serius menyelesaikan kasus gagal bayar yang membelit PT. Jiwasraya (Persero), dengan mengumumkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan. Tidak hanya Jiwasraya, nantinya Panja juga akan membahas permasalahan keuangan yang menjerat; AJB Bumiputera 1912, PT. Asabri (Persero), hingga PT. Taspen (Persero) dan PT. Bank Muamalat, Tbk.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat secara tertutup dengan;

  • Kementerian Keuangan,
  • Badan Pemeriksa Keuangan,
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
  • mitra kerja terkait lainnya.

Mengingat banyaknya  permasalahan kondisi keuangan yang dinilai sudah sangat memprihatinkan itu, kepentingan nasabah menjadi hal yang paling penting dan harus diprioritaskan.

“Kami memutuskan untuk membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan. Meski prioritas kita adalah Jiwasraya, permasalahan Bumiputera, Asabri, Taspen dan Bank Muamalat juga akan masuk dalam pembahasan. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir, karena sesuai koordinasi dengan Komisi VI, kami sepakat untuk menyelamatkan uang nasabah secepatnya,” ungkap Dito saat memimpin konferensi pers di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Perjuangan Honorer K-2 Jadi CPNS Di Dukung Penuh Komisi II DPR RI

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa penyebab-penyebab utama dari permasalahan keuangan pada perusahaan pelat merah tersebut, merupakan akibat dari mismanagement atau salah kelola perusahaan dan salah pengelolaan investasi. Ini berakibat pada inefisiensi terhadap perusahaan, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau gagal bayar.

Ke depannya, Panja diharapkan dapat memetakan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah yang ada. Berbagai kajian dan pendalaman terhadap pengawasan kinerja bidang industri keuangan juga akan terus dilakukan, termasuk kinerja OJK.

Komisi XI DPR RI juga terus akan mengkaji untuk merevisi Undang-Undang OJK, guna meningkatkan pengawasan tata kelola industri jasa keuangan.

Baca juga: Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Diharapkan dengan terbentuknya Panja ini, Komisi XI DPR RI dapat memetakan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah yang ada, sehingga nasabah tidak dirugikan, korporasi dikelola dengan baik, dan pengawasan akan berjalan dengan efektif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan tetap terjaga. Akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau Komisi VI lebih banyak membahas mengenai korporasinya. Sedangkan kami, Komisi XI adalah industri keuangan, sehingga kami akan lebih banyak menyoroti pengawasan industri keuangannya. Komisi III tentang penegakan hukumnya. Kami sudah berkoordinasi, akan terus berkoordinasi dengan Komisi VI dan Komisi III, nantinya Panja yang akan dilakukan di masing-masing Komisi bisa disinkronisasikan, sehingga kita mendapatkan kesimpulan yang sama, tidak saling tumpang tindih,” pungkas Dito.

@Sumber berita&foto, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27276/t/Tuntaskan+Kasus+Jiwasraya%2C+Bumiputera%2C+dan+Asabri%2C

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: