WWW.INTINEWS.CO.ID

"Sulit dapat KEADILAN berdasarkan KEBENARAN maka LAWAN PENINDASAN itu dengan Data Fakta !." (Pemred INTINEWS.co.id)

DPRD Provinsi Kepri bersama Satgas Covid-19 Pemprov Kepri Bahas Realokasi APBD

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI - Senin, 23 Maret 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepri bersama Satgas Covid-19 Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan Pembahasan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan percepatan pencegahan wabah covid-19 di Provinsi Kepri.

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRISenin, 23 Maret 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepri bersama Satgas Covid-19 Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan Pembahasan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan percepatan pencegahan wabah covid-19 di Provinsi Kepri.

Pembahasan ini sebagaiamana arahan Kemendagri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020.

Wakil Ketua (Waka) II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahyono mengatakan itu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2020, menurutnya dalam Permendagri tersebut pada Pasal 4 hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan, sebagai berikut;

  • Ayat (1). “Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.”
  • Ayat (2). “Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.” 
  • Ayat (3). “Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud di Ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.”
  • Ayat (4). “Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.”

“Bersama satgas atau gugus tugas Covid19 Pemprov Kepri kita sedang menyisir anggaran sesuai yang tertera dalam Permendagri, prinsipnya kita mendukung apa yang dilakukan gugus tugas asal memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” jelas Raden Hari Tjahyono, Waka II DPRD Provinsi Kepri

Jadi, tambahnya, Gugus Tugas Covid 19 Pemprov Kepri diminta berinovasi terkait kebijakan penggunaan anggaran.

“Secara teknis gugus tugas covid 19 inilah yang memiliki kewenangan penuh mengatasi masalah ini, kita akan mengawasi penggunaan anggaran agar bisa tepat sasaran dan terkait berapa anggarannya kita tunggu saja RAB yang diusulkan,” tutupnya.

(Redaksi).