Berdasarkan KEPPRES Segera Penerapan Pendidikan Pluralisme Di Kurikulum Pendidikan Nasional

Willem Wandik, S.Sos., Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan PAPUA. Foto dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL Anggota DPR RI dari Dapil Papua Willem Wandik menekankan agar Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus tentang pemahaman pluralitas. Ia berpendapat, hendaknya pluralisme masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

Pernyataan tersebut dia ungkapkan setelah mencermati kondisi nasional yang akhir-akhir ini semakin marak sikap-sikap:

  • intoleransi,
  • sentimen antar golongan, etnis, ras,
  • dan juga politik identitas,
  • serta ektrimisme.

“Maka pada sidang paripurna yang terhormat ini, kami mengusulkan kepada pimpinan dan lembaga perlemen untuk terus mendorong dan mendukung pemerintah tetap fokus dan meningkatkan pendidikan pluralisme dalam kurikulum pendidikan berdasarkan Keppres Nomor 87 Tahun 2017,” papar Willem saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Baca juga: TERORIS Itu Perusak Bhineka Tunggal Ika

Pluralisme merupakan kondisi masyarakat yang majemuk berkaitan dengan sistem sosial dan politiknya. Secara luas, pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Selain itu, dalam konsep pluralisme, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang mendominasi maupun menguasai antar kelompok.

“Pluraslisme bukan bermaksud memaksakan keyakinan yang berbeda untuk diyakinan dan diimani oleh orang lain, tetapi pluralisme merupakan sikap dan pikiran yang terbuka, toleran terhadap perbedaan, serta mampu menciptakan relasi yang harmoni di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Baca juga: Hoaks Dan Ujaran Kebencian Di Medsos Racun Merusak Hidup Rukun Di Indonesia

Tak hanya itu dia juga menyinggung tentang konflik di tanah Papua yang tak kunjung reda. Dia menyarankan kepada Pemerintah Pusat agar permasalahan ini dikembalikan kepada daerah. Menurutnya penyelesaian konflik di tanah Papua harus menggunakan pendekatan lokal wisdom. Pasalnya berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat sampai hari ini tidak membuahkan hasil.

“Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat sampai hari ini tidak membuahkan hasil dalam menghadirkan suasana yang aman, damai, adem, ayem, dan tentram. Oleh karena itu penyelesaian konflik di tanah Papua hingga memasuki tahun yang kedua ini, diharapkan supaya dikembalikan kepada daerah, biarlah diselesaikan dengan pendekatan lokal wisdom dan juga dengan semangat otonomi khusus,” ungkap Willem.

Anggota Komisi V DPR RI ini juga menyampaikan tentang draf RUU Otonomi Khusus Papua. Dia mengatakan, Papua hari ini tidak butuh uang seperti apa yang didefinisikan oleh elit di Jakarta, tetapi yang dibutuhkan Papua saat ini adalah kewenangan sesuai semangat otonomi khusus tanah Papua.

“Persoalan pengajuan draf revisi Otsus 21 Tahun 2021 lebih pada penguatan subtansi pada semangat otonomi khusus itu sendiri,” pungkas Willem.

@Sumber berita, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31270/t/Willem+Wandik+Tekankan+Pendidikan+Pluralisme+dalam+Kurikulum+Nasional

(Redaksi)

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is legal cyber news in Indonesia to presents news with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous Struggle against oppressors with fact data!"

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: