Perpres No.64/2020 Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Tidak Peka Situasi Masyarakat Terlanda Pandemi Covid-19, Sedang Susah Dan Menderita

‘Peduli’ Wong Cilik itu Modus. Ilustrasi foto dokumentasi INTINEWS.co.id, Editor gambar Ogi “Jhenghot”.

INTINEWS.CO.ID, NASIONALKeputusan Mahkamah Agung (MA) sudah Sah dan Mengikat agar iuran BPJS Kesehatan dikembalikan seperti sedia kala, namun apakah keputusan Mahkamah Agung itusudah sah dan Mengikat?, karena rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 mendatang yang tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Petikan berita dari http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28752/t/Perpres+Kenaikan+Iuran+BPJS+Kesehatan+Harus+Dicabut, sebagai berikut;

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) hanya membuat masyarakat semakin susah dan mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin anjlok.

Untuk itu ia meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di cabut.

“Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna-empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi Covid-19, di mana masyarakat sedang susah dan menderita namun justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Perppu No 1 Tahun 2020 Potensi Melanggar Konstitusi

Selain itu, Pemerintah dinilai tidak memberikan contoh atau teladan yang baik dalam ketaatan hukum. Sebab, keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah sah dan mengikat agar iuran BPJS Kesehatan dikembalikan seperti sedia kala.

 “Untuk itu saya mengusulkan untuk mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” tegas legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Baca juga: Modus Desideratif Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) : “Tidak Mau Tanggung Jawab”

Seperti yang diketahui, rencana Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 mendatang menuai kritik di berbagai kalangan. Rencana itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa kenaikan iuran berlaku untuk kelas I dan kelas II terlebih dulu pada 1 Juli 2020. Sementara iuran kelas III baru akan naik pada tahun 2021 mendatang.

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: