NASIONAL, UP DATE

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

0 0
Read Time:1 Minute, 51 Second
UU RI Nomor 33 Tahun 2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. Foto tangkapan layar UU No. 33 Tahun 2014 dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Kini ada tiga lembaga akan terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, yaitu:

  1. Majelis Ulama Indonesia,
  2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta
  3. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Untuk LPH, saat ini yang ada di Indonesia adalah:

  1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia,
  2. PT Sucofindo,
  3. dan terakhir yang baru saja mendapatkan akreditasi, PT Surveyor Indonesia.

Baca juga: Yang Halal Itu Sertifikasi HALAL Dari BPJPH Atau MUI

LPH yang disebutkan terakhir telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH kepada PT Surveyor Indonesia, beberapa waktu lalu. Dalam melaksanakan Akreditasi LPH ini, BPJPH bekerja sama dengan MUI.

Keterangan Akreditasi LPH PT Surveyor Indonesia diberikan setelah melalui sejumlah tahapan serta pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim BPJPH dan MUI sejak Oktober 2020 lalu. Beberapa calon LPH juga telah mengajukan permohonan kepada BPJPH.

Hadirnya tiga LPH merupakan dukungan bagi penyelenggaraan dan pengadaan produk halal di Indonesia.

“Saat ini kita memanfaatkan momentum-momentum yang baik untuk terus memupuk semangat kita  untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014,” ujar Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Sri Ilham Lubis, dikutip dari halal.go.id.

Baca juga: Gratiskan UMKM Biaya Pengurusan Izin Edar Dari BPOM

Tahapan yang dijalankan guna memperoleh akreditasi di antaranya:

  • Di mulai dengan pengajuan permohonan LPH kepada Kepala BPJPH.
  • Kemudian Kepala Badan melakukan pembentukan tim untuk melakukan verifikasi dokumen yang sudah disampaikan
  • Dan verifikasi lapangan untuk mengecek keabsahan dokumen yang telah diserahkan,
  • Juga visitasi terhadap laboratorium yang dimiliki atau yang bekerja sama dengan pemohon.

MUI pun dilibatkan khususnya pada proses verifikasi lapangan untuk kemudian memberikan rekomendasi bahwa pemohon memenuhi syarat sebagai LPH.

“Setelah itu ada tahap akhir yaitu pengajuan permohonan akreditasi untuk mendapatkan akreditasi LPH maksimalnya dua tahun,” tambah Sri Ilham.

@Sumber berita, http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/500841/akreditasi-lembaga-pemeriksa-halal-lph-bpjh-bekerja-sama-dengan-mui#

(Redaksi)

ajax loader

cropped cropped Logo Resmi INTINEWS co id ©®2020 1

About Post Author

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is The legal cyber news in Indonesia with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous struggle against oppressors with fact data!"
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: