WWW.INTINEWS.CO.ID

"Sulit dapat KEADILAN berdasarkan KEBENARAN maka LAWAN PENINDASAN itu dengan Data Fakta !." (Pemred INTINEWS.co.id)

“Wajib Daerah Memiliki UPTD” Menteri PPPA Minta Dinas Bekerja Cepat Bentuk UPTD

INTINEWS.CO.ID, PERS RILIS - Siaran Nomor Pers: B-012 / Set / Rokum / MP 01/01/2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait mengapresiasi Mendagri.

INTINEWS.CO.ID, PERS RILISSiaran Nomor Pers: B-012 / Set / Rokum / MP 01/01/2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait mengapresiasi Mendagri, Wajib DAaerah Memiliki UPTD, MENTERI PPPA minta dinas bekerja cepat bentuk UPTD.

Baca juga: Agar Tidak Rugikan Masyarakat, Mendagri Imbau Kepala Daerah Tertibkan Pengelolaan Perpakiran

...

Siaran Nomor Pers: B-012 / Set / Rokum / MP 01/01/2019

Jakarta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi himbauan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang terkait membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bidang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

“Sudah ada persetujuan Bapak Mendagri, yang memimpin daerah baik Bupati, Walikota, Gubernur di seluruh Indonesia diberi tenggat waktu 3 bulan untuk membuat UPTD. Kami mengapresiasi hal itu, ”ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga usai Penandatanganan Berkas Hibah dan Berita Acara Serah Terima MOLIN (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) di Jakarta, Rabu (22/01).

Sebelumnya, Mendagri, Tirto Karnavian menghimbau dan memberikan tenggat waktu 3 bulan untuk seluruh Pemda di Indonesia untuk membuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di masing-masing wilayah.

Menteri Bintang Mengingatkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di daerah agar dapat dikembalikan himbauan tersebut kepada pimpinan daerah untuk segera ditindaklanjuti.

“UPTD adalah hal yang sangat penting untuk dapat merespon cepat kasus demikian juga menyelesaikan penyelesaian kasus. Tapi realita yang hanya 15 persen atau 59 provinsi yang memiliki UPTD sedangkan Kabupaten / Kota hanya sekitar 7 persen dari 514 kab/kota. Dengan adanya Perintah Mendagri, harus sudah menjadi persyaratan daerah untuk membuat UPTD, ”jelas Menteri Bintang.

Terbentuknya UPTD diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan respon cepat daerah terhadap penanganan kasus. Menteri Bintang menambah, menyelesaikan tuntas kasus yang terjadi pada perempuan dan anak-anak tak lepas dari kerjasama yang terbangun dari pemerintahan pusat dan daerah.

“Dalam hal ini, Kemen PPPA menyetujui penyediaan layanan perempuan dan anak yang bermanfaat dan tepat sasaran, salah satunya melalui bantuan hibah MOLIN untuk Pemda melalui Dinas Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah,” kata Menteri Bintang.

Sejak tahun 2016-2019, sebanyak 386 unit MOLIN dan 518 unit TORLIN (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. Menteri Bintang berharap, agar MOLIN dan TORLIN yang telah diberikan dapat digunakan sesuai fungsinya.

“Saya mengharapkan komitmen daerah agar jangan sampai MOLIN ini berlaih fungsi. Betul-betul digunakan sesuai amanah, karena ini amanah rakyat, digunakan dari uang rakyat dan harus kita pertanggung jawabkan. Gunakanlah mestinya sesuai dengan fungsinya adalah pertentangan dan penjangkauan korban, ”tegas Menteri Bintang.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp. & Fax: (021) 3448510,
E-mail: publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

@sumber berita&foto, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2559/apresiasi-

(Redaksi).