“Di negara manapun fungsi guru tetap yang terpenting. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh guru, fasilitas, sistem pendidikan, kurikulum, dan budaya belajar,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menerima Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi beserta jajarannya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/05/2019).

Lebih jauh Wapres mengatakan bahwa budaya belajar menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kemajuan pendidikan di sebuah wilayah. Di Indonesia sendiri dapat terlihat bahwa budaya belajar di pulau Jawa masih lebih tinggi daripada di luar Jawa. Hal inilah sebagai salah satu hal yang menjadikan pendidikan di Jawa masih lebih maju daripada di luar Jawa.

Di negara maju seperti Swiss, lanjut Wapres, pendidikan vokasi menjadi pilihan yang diambil oleh sebagian besar pelajar, sekitar 80 persen pelajar lulusan sekolah menengah memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke politeknik. Saat ini, Indonesia juga sudah mengembangkan pendidikan vokasi dengan membuka banyak sekolah kejuruan yang mengedepankan keterampilan agar lulusannya dapat segera terjun ke dunia kerja.

“Di Asia sendiri, di negara seperti Republik Rakyat Tiongkok dan India yang memiliki SDM yang sangat banyak juga mengembangkan pendidikan vokasi untuk mencetak SDM yang siap bekerja,” ujar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres menekankan, negara akan maju bila pemerintah mampu memberikan pendidikan yang bermutu dan merata kepada rakyatnya. “Selalu saya katakan bahwa suatu negara akan maju bila memiliki nilai tambah. Dan nilai tambah ini adalah karena adanya pendidikan,” terang Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan bahwa PGRI memiiki keinginan yang besar untuk merubah citranya menjadi lebih baik. “Perbaikan PGRI sudah dilaksanakan dengan mengembangkan konsep smart learning. PGRI juga terus melakukan pelatihan. Meski dengan keterbatasan, PGRI terus berupaya untuk menjadi organisasi yang lebih baik,” ujarnya.

Unafiah menambahkan bahwa PGRI juga tengah berupaya untuk memberikan sumbangan intelektual melalui tulisan yang dibuat untuk pengembangan SDM ke depan, yaitu berisi konsep pengembangan lifelong learning. Guru pun didorong untuk menjadi learning manager yang mempersiapkan murid agar siap berkompetisi.

Di sisi lain, ujar Unifah, PGRI berpandangan bahwa pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia dinilai kurang tepat. Mengingat kondisi saat ini, pemerintah provinsi cenderung hanya fokus pada pengembangan pendidikan tinggi dan sebaliknya pemerintah kota/kabupaten hanya memperhatikan pendidikan dasar dan menengah pertama.

“Sebaiknya otonomi membagi kewenangan pemda bukan berdasarkan jenjang pendidikan, tetapi berdasarkan fungsi-fungsi manajerial,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Unifah mengundang Wapres untuk menjadi pembicara kunci pada kongres PGRI yang rencananya akan diadakan pada tanggal 4-7 Juli 2019, di Jakarta.

Hadir bersama Unifah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PGRI Qudrat Nugraha, Ketua PGRI Supardi, Muhir Subagja, Usman Tondah, Wakil Sekjen PB PGRI Dian Mahunah, dan Deputi Informasi dan Komunikasi Basyarudin Thoyib.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud.