Senin, November 09, 2026

Kategori: UP DATE

Dapat Dikatakan Ketidakadilan Dengan Kenaikan BBM Merupakan Kekerasan Yang Paling Mendasar Bagi Seluruh Kaum Bumi Putra Indonesia Ucap Agung Mozin

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Pada hari Sabtu, 3 September 2022, tepat pukul 13.30 WIB, harga BBM dinaikkan, dengan dalil pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM, di Istana, Jakarta, ditemani Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Kenaikan BBM ini menjadi catatan buruk di era Jokowi, yang akan memperpanjang dan memperburuk kemiskinan ‘Kaum Bumi Putra Indonesia’. Sehingga dapat dikatakan ketidakadilan dengan kenaikan BBM merupakan kekerasan yang paling mendasar bagi seluruh Kaum Bumi Putra Indonesia ucap Agung Mozin.

Lanjut
Oom Siap Legowo Mundur Dari Timsus Gubenur Kepri Dan Minta Ke Pak Gubernur Kepri Harus Pecat PTT Atau THL Yang Terlibat Narkoba Meskipun Itu Anak Saya!

INTINEWS.CO.ID, PROV. KEPRI – Adalah menjadi suatu pertanyaan, apakah dalam kepemimpinan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE., M.M, ada keseriusan memberantas Norkotika dan obat-obatan (Narkoba)? Dalam ‘lingkaran’ Pemerintahan Gubernur Kepri masa Ansar Ahmad pada tahun 2022 ini saja sudah ada beberapa Orang yang terlibat dengan Narkoba

Lanjut
Anggota Dewan Pers Itu Insan Pers Yang Berkecimpung Di Dunia Pers Dan Dalil Dewan Pers Memonopoli Peraturan-Peraturan Di bidang Pers Adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum

INTINEWS.CO.ID, SDM UNGGUL – Peran dan fungsi Dewan Pers memfasilitasi organisasiorganisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers adalah agar masing-masing organisasi pers tidak membentuk peraturan secara sendiri-sendiri sehingga berpotensi bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Anggota Dewan Pers itu Insan Pers yang berkecimpung di Dunia Pers dan dalil Dewan Pers memonopoli Peraturan-Peraturan di bidang Pers adalah tidak beralasan menurut Hukum. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Lanjut
error: Content is protected !!