INTINEWS.CO.ID, PETI ES – Kecaman Ketua PMII Tanjungpinang-Bintan terhadap kinerja PT Bintan Inti Sukses yang hanya mengandalkan sewa-menyewa aset
LanjutINTINEWS.CO.ID, PROV. KEPRI – Andi Sarippudin Ketua Cabang PMII Tanjungpinang-Bintan dorong transparansi audit independen dan publikasi laporan keuangan PT BIS selama kepemimpinan Direktur baru
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, KAB. BINTAN – Adv. Antusias Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman sambut Kepala BP Batam Muhammad Rudi menunjukkan kecintaan generasi milenial kepada sosok pemimpin yang berintegritas dan bersahaja
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, KAB. BINTAN – Pembiaran aktivitas penambangan ilegal pasir darat di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, menjadi santer di kalangan wartawan khususya di Tanjungpinang dan Bintan. Di mana Instansi terkait dan APH sehingga bisa marak penambangan ilegal pasir darat di Kabupeten Bintan pada pemerintahan akhir era Kepemimpinan Jokowi?
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI – Kota Tanjungpinang, statement Andi Anhar Chalid jelang Muswil IV KKSS Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, KAB. BINTAN – Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV, wIlayah kerja: Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang beralamat di Jalan Pramuka, nomor 7, Kota Tanjungpinang, Kepri, menyelenggarakan kegiatan Kenduri Budaya Bintan 2024
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, PROV. KEPRI – Apakah Intelijen Negara perlu menyinyalir adanya indikasi menggemboskan ketahanan nasional dengan Narkoba? Narkotika merupakan kejahatan luara biasa. Ketahanan nasional sangat penting (urgent) bagi suatu bangsa dan negara. Lalu, bagaimana dengan “Ketahanan Nasional”
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, KOTA TANJUNGPINANG – Prinsip totalitas perjuangan terus dilakukan oleh Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga menilik Gubenur Ansar persoalan ulayat tanah dari Babin hingga Rempang.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, KAB. BINTAN – Perkara kasus perusakan mangrove jika menilik UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pasal 98 ayat 1 merupakan perkara pidana dengan ancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar. Pada siaran pers, Nomor: PR-52/L.10.3/Kph.3/07/2023, dilakukan serah terima penanganan dugaan tindak pidana perusakan ekosistem mangrove dari Kejari Bintan ke DLHK Kepri.
Lanjut
