INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Kartu Prakerja 2020 yang telah diluncurkan pemerintah terus menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program pelatihan online yang dinilai tidak efektif dan salah sasaran.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Sepertinya masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti larangan agar tidak bepergian keluar daerah (mudik), bahkan Pemerintah mengeluarkan larangan dan ada sanksi jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri yang melakukan mudik.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin yang membidangi persoalan Pertanian, Kehutanan dan Kelautan menyayangkan perilaku Pemerintah mulai dari Pimpinan Negara hingga Menteri-menterinya yang terlalu mementingkan citra dirinya dengan mengabaikan substansi.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan akan melakukan pengawasan dan mengawal terhadap Program Jaring Pengamanan Sosial (PJPS).
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Seluruh Warga Negara Republik Indonesia di hadapan Hukum adalah sama. Adalah Kewajiban Aparat Penegak Hukum melakukan Penindakan kepada siapapun yang melanggar Perundangan atau Peraturan yang berlaku di Negara ini dengan tanpa tebang pilih.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI – Kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. H. ST. Burhanuddin, SH., MH., dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Drs. Firli Bahuri, M.Si.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA di BAB I
Ketentuan Umum, Pasal 1 (3) “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Staf Kepresidenan di lingkungan Istana dinilai lalai, karena tidak memberi masukan yang benar kepada sang Presiden.
Lanjut
