INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menabrak ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) eksisting dan juga UUD 1945.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe bakar Alhabsy menilai aneh jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak merujuk pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengimbau Pemerintah untuk tidak membuka pintu masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan datang ke Indonesia di tengah pandemi virus Covid-19.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan dinilai semakin lemah pengawasannya.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah Sah dan Mengikat agar iuran BPJS Kesehatan dikembalikan seperti sedia kala, namun apakah keputusan Mahkamah Agung itusudah sah dan Mengikat?, karena rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 mendatang yang tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Para pelaku kekerasan di kapal China terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) patut diadili di Mahkamah Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Kabar perlakuan keji itu sangat merusak prinsip dasar HAM. Ada perbudakan yang mengakibatkan tewasnya ABK WNI dan bahkan jenazahnya dibuang ke laut.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan saat ini momen yang tepat untuk merapikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat data tersebut merupakan acuan utama penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, rencana Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) menunjuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyangga likuiditas untuk menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19), sama saja melempar tanggung jawab.
Lanjut
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi.
Lanjut
