INTINEWS.CO.ID, KOTA TANJUNGPINANG – Bazar bikin riuh, Kamtibmas terganggu!!! Kemana Gubernur Ansar? Sekarang bukan lagi hanya pedagang di “blok C” Taman Gurindam Tepi laut, tetapi sudah semakin merebaknya penolakan ke oknum penyelenggara bazar dari pedagang, warga dan tokoh masyarakat di Jalan Merdeka dan Jalan Teuku Umar, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pernyataan sikap bersama masyarakat, pedagang, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota, di Kantor Kelurahan Kota Tanjungpinang Kota, Jalan Mesjid, Kota Tanjungpinang, pada hari ini Kamis, 26 Februari 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Dimana pertangungjawaban Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri atau Dinas Pariwisata Provinsi Kepri atau Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kepri atau Dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri?

Baca juga: Publik Tunggu Penegakan Hukum Yang Jelas Terhadap Aset Kendaraan Bermotor Di Biro Umum Provinsi Kepri Yang Disampaikan Ke Publik Tahun 2024 Oleh BPK Perwakilan Kepri

Dari surat pernyataan sikap tersebut tertera yang bertanda tangan, mewakili:

1. Paguyuban Pedagang Tepi Laut Kota Tanjungpinang.
2. Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Jalan Merdeka.
3. Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Jalan Teuku Umar.
4. Pengurus RT dan RW se-wilayah Jalan Merdeka dan Jalan Teuku Umar.

Menyampaikan pernyataan sikap resmi kepada publik, pemerintah daerah, dan aparat keamanan terkait situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang semakin meresahkan akibat ulah oknum penyelenggara bazar atas nama saudari “AS” dan Saudara “YL” (nama dalam surat tersebut tertulis jelas dan lengkap, namun awak media ini membuat insial).

Dalam “mencermati” yang tertulis di surat tersebut, sebagai berikut:

1. Telah terjadi keributan berulang kali dalam setiap event bazar yang diselenggarakan atau dikelola oleh saudari AS dan saudara YL, baik pada bazar Imlek di kawasan Jalan Teuku Umar/Jalan Merdeka maupun Bazar Ramadhan di kawasan tepi laut.
2. Keributan tersebut telah mengganggu ketenteraman warga yang berdomisili di sekitar lokasi bazar, mengganggu kelancaran usaha pedagang lain yang tidak terlibat, serta mencoreng nama baik Kota Tanjungpinang khususnya Kelurahan Tanjungpinang Kota sebagai kota yang aman dan damai.
3. Sebagai penyelenggara, saudari AS dan saudara YL tidak menunjukkan itikad baik untuk menjaga kondusifitas lingkungan, Mereka justru menjadi pemicu utama gejolak yang berpotensi memperkeruh suasana dan mengganggu hubungan antar warga.
4. Kegiatan bazar seharusnya menjadi ajang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hiburan yang mempererat silaturahmi, namun ulah oknum tersbut telah mengubahnya menjadi sumber konflik.

Dalam “menyatakan” ada 4 (empat) yang tertulis di surat tersebut, sebagai berikut:

1. Kami MENOLAK SECARA TEGAS setiap bentuk penyelenggaraan bazar atau kegiatan sejenis yang melibatkan atau dikelola oleh saudari AS dan saudara YL di seluruh wilayah Kelurahan Tanjungpinang Kota, khususnya di kawasan tepi laut, Jalan Merdeka, dan Jalan Teuku Umar.
2. Kami MENGUTUK DAN MENGECAM tindakan saudari AS dan saudara YL yang secara sengaja atau tidak telah menciptakan gejolak dan keributan yang meresahkan masyarakat. Sikap mereka tidak mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Melayu dan Tionghoa yang menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian.
3. Kami mendukung aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah tegas dalam mengantisipasi sesuai hukum yang berlaku apabila oknum tersebut kembali mencoba menyelenggarkan kegiatan atau memicu keributan. Kami siap memberikan keterangan dan dukungan penuh demi terciptanya keamanan dan ketertiban.

Dari surat pernyataan sikap bersama itu dibacakan oleh Zulkifli Riwan, yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Kota Tanjungpinang. Beberapa warga juga mengungkan keluhan beberapa bazar yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, seperti Bazar “Kopi Merdeka“, yang sebelumnya warga tidak setuju/tidak mau tanda tangan acara penyelenggaraan “Kopi Merdeka” yang kedua kalinya tapi “Kopi Merdeka” tetap dilaksanakan.

Baca juga: Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga Kota Tanjungpinang-Kabupaten Bintan Menuntut Ansar Ahmad Gubernur Kepri

Bukankah pada acara Bazar tersebut digelontorkan uang/anggaran dari pemerintah? Jika ada, apakah benar menggelentorkan uang/anggaran dari pemerintah untuk membuat situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) terganggu, warga resah, dan usaha ekonomi masyarakat lainnya terpuruk?

Semoga ini menjadi “atensi” Aparat terkait untuk periksa Dinas-Dinas mana saja yang menggelontorkan uang untuk bazar-bazar yang telah menggangu situasi kamtibmas.

Kepada para pembaca atau pemirsa Berita siber (Online) www.intinews.co.id silahkan klik reportase live dibawah ini yang telah diunggah di media sosial (medsos) TikTok akun resmi INTINEWS.Co.Id atau klik akun resmi INTINEWS.Co.Id di medsos lainnya (Instagram, FB, dll.)

@www.intinews.co.id

Semakin Merebaknya Penolakan kepada oknum penyelenggara bazar!!! #intinewscoid #intinews_co_id #intinews

♬ Hard News – DM Production

(Redaksi/Ogi “Jhengghot”)