INTINEWS.CO.ID, PETI ES – Aparat penegak hukum jangan cuek pusaran tata kelola ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Kepri. Ayo jangan menggerogoti ketersediaan, pendistribusian, dan konsumsi pangan dengan ketidakbertanggungjawaban.

“Pemeriksaan BPK ungkap tantangan Ketahanan Pangan” dari situs web https://warta. bpk. go. id/ pemeriksaan- bpk- ungkap-tantangan-ketahanan- pangan/, yang diposting tertanggal 18 Mei 2026 lalu, berikut ini kutipannya;
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan kemajuan positif, namun masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar pada aspek data, perencanaan, hingga distribusi pangan.
Temuan tersebut disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 melalui pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan.
Pemeriksaan ketahanan pangan menghasilkan 47 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 17 LHP pada pemerintah pusat, 29 LHP pada pemerintah daerah, serta 1 LHP pada BUMN. Pemeriksaan mencakup aspek data dan sistem informasi, perencanaan pangan, desain kebijakan ketersediaan, serta kebijakan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.”
Lanjut kutipannya;
“Di tingkat daerah, pemerintah daerah juga belum seluruhnya menyusun Rencana Pangan Daerah dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagai dasar pengelolaan pangan wilayah.”
“Sebanyak 258 pemerintah kabupaten/kota belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didukung data spasial.”
“Dalam kebijakan keterjangkauan pangan, BPK menemukan regulasi teknis distribusi pangan antarwilayah belum sepenuhnya tersedia. Sejumlah pemerintah daerah juga belum memiliki kebijakan mobilisasi cadangan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan.”
Ketahanan pangan merupakan isu lintas sektor yang mencakup pertanian, perikanan, tata ruang, infrastruktur, komunikasi publik, hingga perencanaan pembangunan.
Merujuk dari kutipan “Pemeriksaan BPK ungkap tantangan Ketahanan Pangan” diatas tersebut, bagaimana kemantapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dalam tata kelola ketahanan pangan Tahun 2026 pada pengevaluasian dari hulu sampai hilir, seluruh rantai tata kelola ketahanan pangan, kesesuaian dan pemanfaatan lahan, aspek kepemilikan lahan, proses produksi, pergudangan, pendistribusian, hingga pengelolaan cadangan pangan daerah?
Pembangunan ketahanan pangan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari produksi hingga distribusi. Jangan sampai hasil produksi sudah baik, namun akses jalan maupun dukungan infrastruktur lainnya tidak memadai.
Pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan pertanian melalui kebijakan tata ruang agar alih fungsi lahan produktif dapat dikendalikan, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, akses jalan menuju sentra produksi pertanian, serta penguatan sektor kelautan dan perikanan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang berinteraksi intensif dengan tim evaluator di antaranya:
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH),
- Dinas Kelautan dan Perikanan,
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,
- Bappeda,
- Dinas Komunikasi dan Informatika.
Melihat pada tata kelola ketahanan pangan tahun 2024 dan 2025 dari ketepatan sasaran, manfaat bagi masyarakat, kualitas distribusi, pengelolaan persediaan, serta yang menjadi temuan pemeriksaan dan tindak lanjutnya. Lalu, mempertanyakan apa capaian dan dukungan maksimal dari seluruh OPD Pemprov Kepri atas evaluasi tata kelola ketahanan pangan Tahun 2026 Pemprov Kepri?
Dalam tata kelola ketahanan pangan, apakah para pejabat maupun staf teknis di lingkungan Pemprov Kepri benar-benar memahami substansi sehingga kebutuhan data dan informasi dapat dipenuhi secara cepat, lengkap, dan akurat, terkait:
- Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar?
- Keterbatasan lahan pertanian produktif?
- Biaya pendistribusian?
- Kenaikan harga?
- Data produksi, kebutuhan, harga, dan penerima bantuan?
(Redaksi/Ogi “Jhengghot”)




