INTINEWS.CO.ID, PROV. KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad, SE., M.M., melanjutkan agendanya di Jakarta dengan beraudiensi bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Silmy Karim di ruang rapat Dirjen Imigrasi Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu, (01/03). Gubernur Kepri Ansar Ahmad terus berkerja gigih menggesa kemajuan kepariwisataan Kepri, salah satu upaya tersebut dengan menemui Dirjen Imigrasi minta diskresi untuk permudah masuknya Wisman.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur H. Ansar Ahmad turut menggndeng pihak Bintan Cakrawala Resort dan Nongsa Point Marina Batam. Gubernur Ansar Ahmad meminta arahan dari Dirjen Imigrasi terkait usulan pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) khusus pintu masuk wisatawan luar negeri di Kepulauan Riau.
Baca juga: Tugu PENSIL Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Edukatif Anda
Gubernur H. Ansar Ahmad beralasan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya seminggu atau tiga hari. Dengan kebijakan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari) yang sebesar Rp 500 ribu, tarif tersebut masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan.
“Kami mengusulkan pengurangan biaya Visa untuk kunjungan wisata yang hanya satu minggu atau tiga hari saja, karena dengan pengurangan tersebut kami yakin wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri,” terang Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, SE., M.M.
Usulan tersebut bukan tanpa sebab, Provinsi Kepri pada tahun 2022 sudah kedatangan 758.154 orang wisman. Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, di tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Provinsi Kepri mencapai 2.864.795 jiwa. Yang membuat Kepri masuk daerah 3 (tiga) besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak.
Untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepri berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2023.
Gubernur H. Ansar Ahmad., SE., M.M., mengatakan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri tersebut bisa dicapai karena terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisman pada tahun 2022.
“Untuk mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat, maka dari itu kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami,” kata H. Gubernur Ansar Ahmad.
Menanggapi usulan Gubernur H. Ansar Ahmad, Dirjen Imigrasi Silmy karim merespon dan menyambut baik usulan yang disampaikan. Dirinya menjanjikan akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.
“Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah silaturahmi hari ini bersama rombongan. Dirjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khususnya visa arival kalau memang bisa Kita realisasikan, akan segera Kita eksekusi,” kata Silmy Karim, Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.
Baca juga: Apatis Bagian Kesatu Rahma Tidak Mumpuni Sebagai Walikota Tanjungpinang
Silmy Karim pun meminta Gubernur Ansar Ahmad dan pelaku pariwisata di Kepri untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri di Tahun 2023. Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya Visa On Arrival di Kepri.
Selain itu, Gubernur Ansar Ahmad juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang menjadi bandara internasional. Status Bandara Internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisatawan mancanegara di Kota Tanjungpinang dan pulau Bintan secara keseluruhan.
“Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat, jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional,” kata Gubernur H. Ansar Ahmad.
Turut mendampingi Gubernur H. Ansar Ahmad dalam audiensi tersebut, , diantarnya:
- Frans Gunara dari BRC Lagoi
- Arie Gunadi dari Nongsa Point Marina Batam)
- Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan
- Kepala Biro Adpim Dody Sepka
@Sumber Berita & Foto, Rilis NO. 172/Rilis-DISKOMINFO/III/2023
(Redaksi)
