Jumat, November 06, 2026

Penulis: www.intinews.co.id

www.intinews.co.id is the legal cyber news in Indonesia with professionality, actual and no hoaxes. @Motto: "Continuous struggle against oppressors with fact data!"
Pemeriksa Bea dan Cukai Dapat Tunjangan Jabatan Fungsional Rp300 Ribu – Rp2,025 Juta

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Lanjut
Presiden: Saatnya Bangkitkan Potensi Ekonomi Syariah

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Jakarta, Presiden Joko Widodo mengemukakan, ekonomi syariah memiliki potensi yang besar di tingkat global, di tingkat dunia. Mengutip Menteri Bappenas, Presiden mengatakan, potensi itu di tahun 2023 akan mencapai USD 3 Triliun atau kurang lebih Rp45.000 Triliun. “Saya enggak bisa bayangkan angka seperti itu karena yang kita

Lanjut
22 Mei HUT PKI? Hati-hati Hoaks!

INTINEWS.CO.D, NASIONAL – 

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengidentifikasi informasi hoaks yang beredar di internet. Kali ini seputar video provokatif yang melibatkan nama TNI-Polri. Narasi disinformasi dari video yang beredar luas itu mengatakan, pada tanggal 22 Mei merupakan Hari Ulang Tahun PKI. 

Lanjut
Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat 12%–16%

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Jakarta, Pemerintah menetapkan tarif batas atas tiket pesawat turun antara 12% sampai 16%. Penurunan sebesar 12% – 16% ini berlaku mulai 15 Mei, dan akan dilakukan pada rute-rute gemuk seperti rute-rute di daerah Jawa. Sedangkan penurunan lainnya dilakukan pada rute-rute seperti rute penerbangan ke Jayapura. Penetapan pemerintah

Lanjut
Alih Bahasa Peraturan BADAN SIBER dan SANDI NEGARA Tentang REFORMASI BIROKRASI

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Senin (5/13), dilaksanakan pembahasan penerjemahan Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara. Penerjemahan dihadiri oleh BSSN dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pada kesempatan ini, pembahasan dipimpin langsung oleh Kepala Subdirektorat Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan, Ibu Ratih Sri Martani,

Lanjut
error: Content is protected !!