PETI ES
Ada apa jika HUKUM TEGAK?
Bicara KEBENARAN, faktanya NIHIL
#AntiPetiEs
#APES
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Seluruh Warga Negara Republik Indonesia di hadapan Hukum adalah sama. Adalah Kewajiban Aparat Penegak Hukum melakukan Penindakan kepada siapapun yang melanggar Perundangan atau Peraturan yang berlaku di Negara ini dengan tanpa tebang pilih.
INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI – Kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. H. ST. Burhanuddin, SH., MH., dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Drs. Firli Bahuri, M.Si.
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA di BAB I
Ketentuan Umum, Pasal 1 (3) “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Staf Kepresidenan di lingkungan Istana dinilai lalai, karena tidak memberi masukan yang benar kepada sang Presiden.
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Adanya tidak masuk akal ‘kejanggalan’ terhadap beberapa Pasal di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020.
INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Sikap Pemerintah Indonesia dinilai belum jelas betul mengatasi pandemi virus Corona Covid-19 ini. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kebijakan lockdown seperti diterapkan negara-negara lain, Malaysia, Filipina, atau Italia.
INTINEWS.CO.ID, KOTA TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd., mengingatkan kepada seluruh Lurah agar berhati-hati mengelola dana kelurahan yang bersumber dari dana pemerintah pusat melalui program Alokasi Dana Khusus (ADK) Kelurahan 2020. Dana tersebut harus tepat sasaran dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI – Proyek untuk memajukan Pembangunan Negeri harus kita dukung sepenuhnya, tapi lawan oknum-oknum tertentu jika ada yang ‘menyelam sambil minum air’ atau ‘aji mumpung’ memanfaat Pembangunan tersebut untuk melakukan penyalahgunaan wewenang untuk korupsi, kolusi, nepotisme, suap-menyuap, gratifikasi memperkaya diri sendiri, kelompok atau rekanan.
INTINEWS.CO.ID, KOTA TANJUNGPINANG – Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma menghimbau agar jumlah sekolah ramah anak di kota Tanjungpinang semakin meningkat.
