Jumat, November 06, 2026

Kategori: NASIONAL


NASIONAL
Negara Republik Indonesia

Ada Kuota Impor, Luhut: Perpres Mobil Listrik Hampir Kelar

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhur Binsar Pandjaitan mengemukakan, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masalah mobil listrik sudah hampir selesai. Saat ini draf Perpres itu ada di Menteri Keuangan untuk mendapatkan paraf persetujuan. “Saya berharap bulan ini, sekali lagi. Nanti saya mau telepon Menteri Keuangan karena di

Lanjut
Menko Polhukam Sampaikan Situasi Keamanan Terkini

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan sejumlah masalah terkait kondisi keamanan nasional. Ia didampingi beberapa Menteri dan Kepala Lembaga terkait diantaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Pol Nico Afinta, dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan S Maringka.

Lanjut
Presiden Jokowi: Investasi Blok Masela Sangat Berarti Bagi Indonesia

Presiden didampingi Seskab, Menteri ESDM, dan Kepala SKK Migas menerima delegasi Inpex Corp terkait negosiasi Blok Masela, di Istana Merdeka, Selasa (16/7) lalu. (Foto: Setpres). INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Presiden Joko Widodo menyambut baik selesainya negosiasi antara pemerintah dengan Inpec Corporation dalam rencana pengembangan blok kaya minyak, Blok Masela, di Kawasan

Lanjut
“Maju KASASI, Idrus versus KPK”

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Jakarta, banding Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterima dan hukuman Idrus diperberat menjadi 5 (lima) tahun penjara. PengadilanTinggi (PT) DKI Jakarta, Putusan banding yang dibacakan pada Selasa, 9 Juli 2019. Majelis hakim banding diketuai oleh I Nyoman Sutama, dan Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak, masing-masing sebagai

Lanjut
Karena Perpres Direvisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Dapat Fasilitas Setingkat Menteri

INTINEWS.CO.ID, NASIONAL –  pertimbangan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) guna optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemerintah memandang perlu penyetaraan hak keuangan dan fasilitas. Atas pertimbangan tersebut, pada 4 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani

Lanjut
error: Content is protected !!