Terdakwa Nurdin Basirun Sudah Di Vonis, “Jaksa KPK ‘PR’ Memejahijaukan Pejabat/KADIS Pemprov Kepri Yang Berikan Uang Ke Terdakwa”

Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., Kelahiran di Moro, Karimun, Kepulauan Riau, 7 Juli 1957, Gubernur nonaktif Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI – Nurdin Basirun, Gubernur nonaktif Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang beberapa waktu lalu tertangkap oleh KPK, pada hari ini digelar sidang secara on line sidang putusan terdakwa atas nama Nurdin Basirun Nomor :  106/TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 9 april 2020, dibacakan pada hari ini Kamis (9 april 2020), Pukul 12.00 WIB.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang secara online, dengan masing-masing ;

  • Majelis Hakim di ruang sidang Kusuma Atmadja PN Jakpus,
  • Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di ruang rapat penuntutan Gedung Merah Putih KPK, dan
  • Terdakwa (Nurdin Basirun) yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH) di ruang merah putih lt. (#) dasar Gedung Merah Putih KPK.

Sidang secara On line ini dipimpin Majelis Hakim Dr. Yanto. SH., MH., dan JPU ; Muh.Asri, Agung Satria Wibowo dan Rikhi BM. Sedangkan terdakwa Nurdin Basirun yang didampingi PH Dr.Andi Asrun dan Tim.

Proses Persidangan

Terbukti

  • Dakwaan Kesatu : Pasal 12 ayat (1) a UU tipikor jo pasal 55 jo 64 KUHP.
  • Dakwaan Kedua :Pasal 12B UU tipikor

Hal memberatkan:

  • Bertentangan dgn program pemerintah dalam memberantas korupsi.
  • Tidak akui perbuatan.

Hal meringankan:

  • Berlaku sopan
  • Belum pernah dihukum

Amar Pengadilan:
Pidana penjara : 4 tahun, Denda : Rp200 juta, subsider 3 bulan, UP : Rp4.228.500.000,- Subsider 6 Bulan, Pencabutan Hak politik: 5 tahun.

BB: berbeda dengan amar BB tuntutan yang mana BB Uang yang ditemukan di rumah dinas terdakwa menurut Majelis Hakim: “dikembalikan”, sedangkan di tuntutan “dirampas utk Negara”, BB yang lain ‘conform’ JPU.

BP: Rp7.500,-

Menyikapi tersebut terdakwa Nurdin Basirun : “pikir-pikir” dan PU : “pikir-pikir”

Mulkansyah, KETUA LSM Riau Corruption Watch (RCW). Foto dokumentasi INTINEWS.co.id

Mulkansyah Ketua LSM Riau Corruption Watch (RCW), ketika di hubungi dari WhatsApp dengan Awak media ini, mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, sidang Nurdin Basirun ini sudah diputuskan maka KPK harus menindaklanjuti yang pada persidangan-persidangan sebelumnya ‘terungkap’ adanya beberapa Pejabat atau Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri yang pernah memberikan Dana (Uang) kepada terdakwa Nurdin Basirun.

“Dengan sudah diputuskannya terdakwa Nurdin Basirun, maka Jaksa Penuntut Umum KPK juga harus menangkap semua Pejabat atau Kepala Dinas di Provinsi Kepri yang berikan Uang kepada Nurdin Basirun yang terungkap pada waktu persidangan-persidangan sebelumnya. Jika Jaksa KPK tidak melanjuti ini, akan menjadi momok semangat Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” jelas Mulkan.

Selanjutnya Mulkan juga menjelaskan jika seandainya Jaksa KPK tidak menindaklanjuti apa yang sudah terungkap tentang beberapa Pejabat atau Kepala Dinas yang berikan Uang kepada terdakwa di persidangan-persidangan di depan pengadilan kasus ini pada beberapa waktu lalu, sampai kapan pun akan menjadi ‘PR’ Lembaga Pemberantasan Korupsi itu Memejahijaukan mereka.

“jika seandainya Jaksa KPK tidak menindak lanjuti apa yang sudah terungkap tentang adanya Pemberian Uang dari Pejabat atau Kepala Dinas Pemprov Kepri kepada terdakwa dipersidangan lalu, maka sampai kapanpun ini akan menjadi PR Lembaga Pemberantasan Korupsi Memejahijaukan mereka,” ucap Mulkan dengan tegas mengakhiri pembicaraan.

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: