INTINEWS.CO.ID, REPORTASE LIVE – Kota Tanjungpinang, Siapa yang tidak menginginkan banyak investasi yang besar datang ke Negeri ini, namun bagaimana dampak yang timbul jika terima investor yang asal-asalan? Rudi Kepala BP Batam jangan lepas tanggung jawab dampak yang timbul dari investasi sembarangan jelas Nuri praktisi sejarah dan kebudayaan Melayu.
Jika dilihat dari awal rekam jejak karier H. Muhammad Rudi, SE., M.M, yang awal karier sebagai anggota Polri (bukan dari Akpol atau sumber Sarjana) dan mengundurkan diri. Namun, Rudi sapaan akrabnya, mungkin saat ini Rudi adalah satu-satunya Warga Negara Indonesia yang memiliki 2 (Dua) ‘kekuasaan’ di 1 (Satu) daerah, yaitu sebagai Walikota Batam dan dilantik sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dulu disebut Otorita Batam. Tidak lepas dari berbagai pertanyaan publik terkait hal ini, kenapa bisa terjadi sistem begini di Negara ini?
Khalayak ramai menuntut pertanggungjawaban Rudi terkait persoalan akan adanya penggusuran di 16 titik Kampung Tua, Pulau Galang dan Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), perihal yang sudah menjadi isu nasional. Yang diawali adanya investor besar hendak berinvestasi disana. Ribuan orang demo Rudi di depan Kantor BP Batam, Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada hari Rabu, 23 Agustus 2023.
Nuri Che Shiddiq, Praktisi Sejarah dan Kebudayaan Melayu angkat bicara, pada hari Jumat, 25 Agustus 2023, pukul 16.48 WIB, di salah satu tempat ngopi di Batu (Km) 7, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Di wawancara oleh Awak media ini baik secara langsung dan Live.
Nuri Che Shiddiq, Praktisi Sejarah dan Kebudayaan Melayu dengan tegas menjelaskan Pak Rudi tidak bisa lepas tanggung jawab dari dampak yang timbul karena investasi apapun itu di Kota Batam yang asal-asalan/sembarangan.
Menurut Nuri Che Shiddiq, sebagai orang Melayu dan penggiat dalam penelitian sejarah dan kebudayaan Melayu memandang suatu daerah yang terletak di daerah perbatasan.
“Kita orang Kepulauan Riau ini adalah orang-orang yang terletak di daerah garda terdepan perbatasan Nusantara. Di Perbatasan Kita ini ada Singapura, Malaysia dan China (RRC), ini yang membuat Saya heran terhadap Pemerintah Daerah Kita, tidak pernah mengadakan kegiatan yang sifatnya mensosialisasikan daerah-daerah perbatasan sebagai benteng-benteng terdepan, garda terdepan Nusantara. Jadi Saya pikir Pak Rudi ini harus punya konsep yang jelas dalam pembangunan Kota Batam. Jangan hanya karena telah melebarkan jalan itu sudah berhasil, salah itu!,” ungkap Nuri Praktisi Sejarah dan Kebudayaan Melayu, (25/8).
Lanjut Nuri Che Shiddiq memandang soal Rudy Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) pada saat aksi demo damai pada hari Kamis, 23 Agustus 2023, yang mengatakan bahwa hal ini sudah terjadi sejak 2004, Dia hanya meneruskan saja,
“Itu kan sebuah ‘MoU’, satu kesepahaman, bukan perjanjian atau bukan kontrak kerja, jadi tidak ada ikatan apapun. Ingat ‘TW’ masuk kesini tahun 2004 setelah Ia di tolak ke Sulawesi tahun 2003. Bahwa 2003 ketika Dia masuk Sulawesi, Dia di tolak oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi waktu itu ketika Mereka melaporkan kepada APH untuk mengecek dari mana sumber keuangan ‘TW’? Kemaren Saya sempat melemparkan wacana ke Wartawan pertanyakan sumber dana ‘TW’. Kita boleh berpikiran terbuka masuklah investasi sebesar-besarnya ke Kepri, tapi Kita juga harus jelas dong sumber dana ‘TW’ ini dari mana? Jangan nanti kedepan ada masalah, justru masalah yang lebih krusial. Makanya Saya tegaskan dari awal, bicara masyarakat Rempang bukan hanya sekedar bicara relokasi masyarakat, tapi ini daerah perbatan, bicara daerah perbatasan berarti Kita bicara pertahanan Negara. Maka ketika Kita bicara pertahanan Negara, ini menyangkut keamanan Negara, jadi hati-hatilah Pemerintah untuk mengambil kebijakan terhadap daerah-daerah perbatasan ini untuk lebih mengadakan penelitian yang lebih jauh mendalam, jangan seenak-enaknya dalam menentukan kebijakan,” tegas Nuri, (25/8).
Nuri Che Shiddiq merasakan adanya banyak pertanyaan ditemukan kejanggalan dalam penggusuran semua masyarakat tersebut,
“Masyarakat Rempang itu orang-orang yang sudah menerima pembangunan, dengan (selama ini) membiarkan Kota Batam di ‘aduk-aduk’ seperti itu. Pertimbangkan baik-baik. Keluarkan Amdal nya, kajian-kajian (penelitian) yang tepat. Apakah iya daerah itu (16 titik Kampung Tua) hanya berpotensi sebagai daerah pariwisata biasa saja? Kenapa harus di relokasi masyarakat itu. Apakah Mereka tinggal di mayoritas kawasan? Kenapa harus semua (masyarakat) di kosongkan? Ada apa ini?,” ungkap Nuri, (25/8).
Nuri, praktisi sejarah dan kebudayaan Melayu yang melihat lebih kepada teknisnya ketika Kita ingin membangun sesuatu, dampaknya harus Kita pikirkan baik-baik, jangan di remehkan.
“Ketika Perang maka Kita ingat-ingat lah damai, ketika damai Kita ingat-ingat juga perang. Bukan tidak ada potensi daarah Kita ini akan diganggu. Maka dengan keberadaan Mereka (Masyarakat di 16 titik Kampung Tua) yang sudah ratusan tahun disitu, justru Nenek moyang Mereka yang tak beganjak dari situ yang mempertahankan tetap dalam kedaulatan Negara ini,” terang Nuri, (25/8).
Tutup Nuri dalam kewajiban mempertahankan ulayat tradisional Melayu,
“Wajib dengan mempertahankan daerah-daerah Melayu seperti Pulau Rempang dan Pulau Galang, itu tentu ada penilaian yang kuat. Jadi dengan Kita adanya orang-orang Melayu yang ada di daerah-daerah perbatasan itu tentu akan manjadi pikir-pikir panjang lah (jika ada yang mengganggu). Baca’lah situs web pemerintah bahwa pentingnya Masyarakat daerah perbatasan. Masyarakat perbatasan itu adalah benteng utama Negara, itu yang harus ditekankan. Jadi jangan terus berpikiran ekonomi tapi tidak berpikir tentang mempertahankan Negara ini. Sekali lagi Saya ingatkan, Kita Perbtasan!!!,” ungkap Nuri Che Shiddiq, Praktisi Sejarah dan Kebudayaan Melayu.
Humaidi Ketua Umum Gerak Keris punikut mengeluarkan pendapat,
“Sebuah investasi itu tidak boleh sampai pulau itu kosong tidak ada orang asli Indonesia (bertempat tinggal). Kalau mereka memang mau melakukan investasi, seharusnya sudah ada ‘site plan’ dan amdal nya. Tentunya dengan ‘site plan’ itu bisa terbaca berapa (luas) lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan tersebut. Timbul pertanyaan, kenapa penduduk harus keluar dari situ?,” ungkap Humaidi, (25/8).
Kepemilikan lahan itu menurut pendapat Humaidi,
“Kepemilikan lahan itu bisa berdasarkan surat dan bisa berdasarkan pengusaan fisik. Penguasaan fisik itu berarti suatu penguasaan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Riau Kepulauan ini dulunya berasal dari kerajaan, Kita tahu ulayat Sultan Riau Lingga terakhir itu, yang terkahir berdomisili di Singapura. Jelas Beliau menginginkan penduduk tempatan ini sejahtera. Tidak ada guna Batam sekitarnya di bangun tapi dengan meninggalkan kesengsaraan bagi Rakyat. Dan tidak boleh Pulau di Indonesia yang ada penduduk aslinya dikosongkan, itu betul-betul tidak boleh. Ada indikasi ini hendak menjual Pulau kalau seperti itu,” ungkap Humaidi kepada Awak media ini.
Humaidi yang tampak sangat heran dengan penuh pertanyaan, kenapa orang asli yang sudah beranak cucu cicit, berpuluh tahun menguasai tanah disitu mau di gusur begitu saja? Itu tidak tepat. Karena geran-geran Kesulatanan Riau Lingga sudah terbit lebih dahulu di situ. Kami bukan penduduk Batam dan tidak punya tanah di situ tapi Kami pecinta kebudayaan. Kami tidak mau di daerah masuk investasi seakan-akan hebat sangat itu (investor). Saya jadi heran melihat investor jika ada yang sampai mau menguasai seluruh Pulau. Apakah ingin membangun pasukan di situ?
“Pertanyaan yang sangat serius bagi Saya, kenapa Rudi selaku Kepala BP Batam melempar hal ini karena Mereka yang di tahun 2004? Seakan-akan Pemimpin masa yang lalu itu berbuat salah dan Dia tidak berbuat salah sama sekali. Terus apa yang diperbuat Dia selama ini? Apa yang diperbuat Dia sebagai Kepala BP Batam? Kalau sekedar buat jalan seperti kata orang-orang itu hanya kewajiban dan juga tidak hebat. Banjir tetap berjalan, air macet dimana-mana. Dan sekarang buat Rempang Galang seakan-akan mau dikuasasi oleh 1 kelompok saja,” jelas Humaidi.
Sebagai aktivis dan pemerhati budaya timbul keraguan, mempertanyakan kemerdekaan Nelayan disana kemana perginya?
Humaidi juga menerangkan silahkan Rudi berikan klarifikasi ini, apa yang Dia (Rudi) buat?, itu yang mau Kami pertanyakan. kalau Rudi cuma mengatakan sebagai orang yang hanya meneruskan, ke pusat, Dia tidak diperlukan. Kita cukup bisa menyampaikan begitu kepada Menteri. Hari ini Kami WA pun bisa. Kalau cuma hanya membawa perwakilan ke Jakarta, ini akan menimbulkan kecurigaan antara masyarakat.
Secara moral, Saya mendukung apa yang dilakukan Masyarakat Rempaang mempertahankan ulayatnya, di hati kecil Kami ini, Kami sedih, bagaimana mereka mau memenuhi kebutuhan makan, minum dan tempat tinggalnya. Saya juga mengetuk perhatian Gubernur Ansar Ahmad jangan dibiarkan masyarakatnya sengsara, menderita, ketakutan, Mereka banyak mengorbankan banyak hal.
“Saya menyampaikan secara hati nurani kepada Gubernur Ansar Ahmad jangan biarkan Rakyat Rempang dalam kesusahan”
Untuk selengkapnya lihat/klik wawancara live dengan Nuri Che Shiddiq, Praktisi Sejarah dan Kebudayaan Melayu yang di unggah di akun resmi TikTok www.intinews.co.id, atau klik akun media sosial (Medsos) www.intinews.co.id yang lainnya.
(Redaksi/Ogi “Jhengghot”)
