IMG 20201227 WA0001
Rosyidi, sebagai Ketua GMPK Kepri saat menerima bendera Petaka GMPK dari Ketua Umum GMPK Irjen Pol. (Purn.) Dr. Bibit Samad Rianto, MM. FOTO dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI Pasca pengangkatan staf khusus oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad beberapa waktu lalu, sampai saat ini masih menuai polemik.

Kewajiban staf khusus Gubernur diantaranya:

  • Berkemampuan melakukan pengamatan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah
  • Melakukan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian
  • Melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah
  • Menyampaikan telaah staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.

Baca juga: Bisri Kadis Kesehatan Kepri Jawab, Rosydi Ketua GMPK Kepri Membongkar

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Kepri, Rosyidi menerangkan apa yang menjadi perbincangan (sorotan) publik itu, bahwa seorang Gubernur sudah tentu memahami akan kebutuhan staf khusus tersebut.

“perbincangan perihal keberadaan staf khusus tersebut yang menghiasi beragam komentar baik di kalangan masyarakat maupun akademisi. Namun, perlu diketahui bahwa keberadaan staf khusus ini tidak perlu diperdebatkan karena seorang Gubernur justru lebih tahu pentingnya kebutuhan akan pengangkatan staf khusus karena yang membutuhkan itu Gubernur sendiri, hanya saja pengangkatan staf khusus itu harus sesuai dengan peruntukannya dan sesuai pula dengan bidang dan keilmuannya,” ucap Rosyidi, (24/3).

Menurut Rosyidi dalam pengangkatan itu perlu di lihat dari latar belakang disiplin keilmuan mereka yang menjadi staf khusus dan memiliki keahlian sesuai bidang tugas yang diemban sehingga tahu dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai bidang masing-masing.

“Kalau salah mengangkat staf khusus apalagi tidak sesuai dengan ilmunya dan tidak memiliki keahlian sesuai bidang tugas yang diemban maka bisa berdampak buruk bagi Gubernur itu sendiri, harus jelas tupoksinya, jangan sampai setiap hari kerjanya mengikuti kemana Gubernur pergi, sementara tugas pokoknya terabaikan,” terang Rosyidi.

Baca juga: Mengungkap Dana Bansos Kepri Di Pusaran Koruptif

Regulasi terkait Peraturan Gubernur “Kepri” tentang pembentukan Staf Khusus Gubernur perlu diperhatikan, bahwa dalam rangka visi dan misi Gubernur selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), di bantu staf khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian, yang di maksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggara pemerintah dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Juga persoalan gaji para staf khusus itu dibebankan dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kejelasan dalam regulasi itu harus, jangan sampai di kemudian hari menjadi persepsi negatif.

“Persoalan gaji para staf khusus yang dibebankan pada APBD aturan atau regulasi juga harus jelas, jangan sampai akan timbul persepsi negatif di kalangan masyarakat, apalagi jika sampai terjadi korupsi nantinya, korupsi itu bisa terjadi apabila ada niat dan kesempatan,” jelas Ketua GMPK Provinsi Kepri ini.

Seseorang mampu untuk melakukan korupsi penyebabnya itu ia tidak pernah merasa cukup, selalu menghitung kekurangannya dan menghitung kelebihan orang lain, tutup Rosyidi mengakhiri wawancara bersama awak media ini di kantornya di Tanjungpinang Kota, perihal pengangkatan staf khusus Gubernur Kepri tentang pendapat atau tanggapannya sebagai Ketua GMPK Provinsi Kepri.

(Ogi “Jhenggot” /Redaksi)

 38 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan