Prov. KEPRI, Kota TANJUNGPINANG, UP DATE

Pemprov Kepri Telah Menyiapkan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Yang Dilindungi Oleh Negara Dengan Perundangan Dan Peraturan

INTINEWS.CO.ID, PROV. KEPRI Kota Tanjungpinang, bahwa Pemprov Kepri telah menyiapkan Hak masyarakat sebagai Konsumen yang dilindungi oleh Negara dengan Perundangan dan Peraturan. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Oleh sebab itu, Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepri yang terus peduli menjadikan masyarakat Kepri sebagai “Konsumen Cerdas” dan menggunakan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) jika ada hal yang dirugikan (menuntut Hak nya) sebagai Konsumen, salah satunya itu BPSK Tanjungpinang bagi Konsumen di Kota Tanjungpinang.

Pemprov Kepri Telah Menyiapkan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Yang Dilindungi Oleh Negara Dengan Perundangan Dan Peraturan
Usai Rapat Kordinasi Kadis Disperindag Provinsi Kepri Bapak Dr. Aries Fhariandi, S.sos., M.Si, foto bersama Para Anggota Majelis Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Tanjungpinang di depan Kantor BPSK Tanjungpinang yang baru, (10/1). Foto dokumen WWW.INTINEWS.CO.ID

Konsumen yang cerdas, adalah:

  • Konsumen yang mampu menegakan haknya,
  • Melaksanakan kewajibannya, serta
  • Mampu melindungi dirinya dari barang atau jasa yang merugikan.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Baca juga: Apatis Bagian Kesatu Rahma Tidak Mumpuni Sebagai Walikota Tanjungpinang

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2020 tentang BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN telah menjelaskan BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen, Oleh sebab itu Kepala Dinas (Kadis) Disperindag Provinsi Kepri Dr. Aries Fhariandi, S.sos., M.Si, mempersilakan kepada seluruh masyarakat Tanjungpinang sebagai Konsumen yang ingin menyampaikan laporan, pengaduan, atau mendapatkan konsultasi terkait persoalan hak dan kewajiban sebagai konsumen ke Kantor BPSK Tanjungpinang yang berada di Komplek Kantor Disnaker Kepri atau Balai Latihan Kerja (BLK) Kepri, Jalan D.I. Panjaitan, Batu 8, Kota Tanjungpinang.

“Mengawali  tahun 2023, hari ini Disperindag Provinsi Kepri melaksanakan rapat koordinasi dengan BPSK Tanjungpinang di Kantor BPSK Tanjungpinang yang baru pindah disini. Berpindahnya Kantor BPSK Tanjungpinang kesini bertujuan agar masyarakat Tanjungpinang dapat akses yang mudah ke Kantor BPSK Tanjungpinang yang baru ini untuk menyampaikan persoalan-persolan Konsumen, Konsultasi, melapor atau membuat pengaduan”, jelas Kadis Disperindag Kepri, Dr. Aries Fhariandi, S.sos. M.Si kepada awak media ini setelah usai rapat koordinasinya dengan Majelis BPSK Tanjungpinang di Kantor BPSK Tanjungpinang yang baru itu, pada hari Selasa, 10 Januri 2023.

Pemprov Kepri Telah Menyiapkan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Yang Dilindungi Oleh Negara Dengan Perundangan Dan Peraturan
Saat Rapat Koordinasi awal tahun Kadis Disperindag Provinsi Kepri Bapak Dr. Aries Fhariandi, S.sos., M.Si yang dihadiri lengkap para Majelis BPSK Tanjungpinang beserta Sekretariat BPSK, (10/1). Foto dokumen WWW.INTINEWS.CO.ID

Lanjut Kadis Disperindag Kepri, Dr. Aries Fhariandi, S.sos., M.Si, kepada masyarakat Tanjungpinang silahkan ke Kantor BPSK Tanjungpinang ini yang ingin berikan laporan, pengaduan, konsultasi dan persoalan-persolan sengketa konsumen. Kita (Disperindag Prov. Kepri) menyiapkan fasilitas pelayanan penyelesian sengketa konsumen, jadi jangan ragu datangi BPSK Tanjungpinang, karena semuanya sudah berjalan dengan amanah peraundangan/peraturan dan Para Majelis BPSK yang sudah profesional.

“Jika ada persolan-persolan sengketa Konsumen, masyaraskat Tanjungpinang  silahkan datang ke kantor BPSK Tanjungpinang pada waktu jam kerja. Kita (Disperindag Prov. Kepri) menyiapkan fasilitas pelayanan penyelesian sengketa konsumen, jadi masyarakat Tanjungpinang jika memerlukan penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi jangan ragu datangi BPSK Tanjungpinang, karena semuanya sudah berjalan dengan amanah aturan terkait sengketa Konsumen dan Para Majelis BPSK yang sudah profesional yang siap melayani persoalan seluruh permasalahan/sengketa konsumen masyarakat Tanjungpinang.  Kami menghimbau masyarakat manfaatkanlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini dalam rangka memperoleh hak-haknya sebagai Konsumen.

Baca juga: Ekspose Kerja Kerja Ansar Ahmad (Bagian Satu)

Pada waktu itu, Ketua BPSK Tanjungpinang, Ibu Elvi Arianti yang juga di wawancara oleh Awak media ini menyampaikan bahwa Kantor baru BPSK Tanjungpinang ini adalah berkat Pemerintahan Provinsi Kepri. Masyarakat Tanjungpinang yang merupakan sebagai Konsumen akhir (bukan konsumen perantara) dan tidak bisa diwakilkan, persilahkan kesini, bisa memilih sistem penyelesaiannya, apakah mau memilih penyelesaian secara konsiliasi, mediasi dan abritase.

Prihal BPSK selain di Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2020 tentang BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, pada Pasal 9 menjelaskan:

  • (1) BPSK hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenang setelah memperoleh STD-BPSK sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (2).
  • (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
    b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
    c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
    d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
    e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
    f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
    g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
    h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
    i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
    j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
    k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
    l. memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan
    m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jadi kepada seluruh masyarakat sebagai Konsumen bisa datangi ke Kantor BPSK di Kotanya untuk konsultasi atau menyampaikan keluhan atau mengadu atau melapor jika merasakan telah dirugikan antara lain seperti:

  • Membeli produk benda/peralatan (Mesin, Sepeda, Helm, Kulkas, dll) yang tidak ada tertera SNI
  • Produk makanan atau obat-obatan yang tidak ada/tertera BPOM atau Sertifikasi Halal (untuk makanan/obatan-oabatan yang menyatakan halal)
  • Membeli makanan ‘Home Industri’, jamu, herbal atau Air isi ulang tidak ada/tertera Dinas Kesehatan
  • Barang Kedaluwarsa (sudah lewat jangka waktunya)
  • Kemasan Produk barang/kaleng/isi makanan rusak
  • Membeli rumah atau Produk barang tidak sesuai brosurnya
  • Mengunakan jasa (Ojek Online, Konsultan Hukum, dll.) namun tidak sesuai perjanian atau kesepakatan tertulis.
  • Tidak puas atau merasakan/mendapatkan kerugian atas pelayanan atau pekerjaan dari BUMN (seperti PLN, dsb.) atau BUMD (Perusahaan Air Minum/PAM, dll.)
  • Membeli sesuatu namun alat timbangannya tidak sesuai takaran atau mesin POM Bensin tidak ada Tera/Tera Ulangnya
  • Dan prihal Hak sebagai Konsumen lainnya.

(Redaksi/Ogi “Jhenggot”)

ajax loader

Tinggalkan Balasan