Pakai Materai Ini Aturan Barunya

 

UU terbaru tentang BEA MATERAI. Foto layar UU Nomor 10 Tahun 2020.

INTINEWS.CO.ID, PENDIDIKAN&IPTEK – Dalam era kemajuan teknologi terutama tuntutan pada dunia maya, bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Bagaimana dengan status perjanjian yang di buat tertulis memakai Materai seperti ‘3000’ atau ‘6000’ ?. Apakah masyarakat tahu masih berlaku atau tidak berlaku lagi?. Berikut ini di kupas selengkapnya.

Sebelumnya diketahui perjanjian atau kesepakatan tertulis yang menggunakan Materai ada di  Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, namun itu hanya berlaku sampai 31 Desember 2020.

“Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan”, bunyi pada menimbang, huruf b di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2O2O tentang BEA METERAI.

Baca juga: Dalam Waktu Dekat RUU Bea Meterai Tuntas

“Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan
kebutuhan tata kelola Bea Meterai sehingga perlu di ganti”, bunyi pada menimbang, huruf c di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2O2O tentang BEA METERAI.

Pada pasal 1, ayat (4), UU nomor 10 tahun 2020, meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

Pada pasal 1, ayat (3), UU nomor 10 tahun 2020, Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk para, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana di maksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pada pasal 1, ayat (3), UU nomor 10 tahun 2020, Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai bea meterai dan wajib membayar bea meterai yang terutang.

Baca juga: Cara Dapat Pencairan Program Indonesia Pintar

Pada pasal 3, UU nomor 10 tahun 2020, ayat (1) Bea Meterai dikenakan atas:

  • a. Dokumen yang di buat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
  • b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pada pasal 3, UU nomor 10 tahun 2020, ayat (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

  • a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
  • b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  • c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  • d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  • e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  • f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  • g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

1. menyebutkan penerimaan uang; atau
2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan

  • h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

Baca juga: Cara Dapat Bantuan Modal Tunai Program Keluarga Harapan

Pada UU nomor 10 tahun 2020, Pasal 5: Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pada UU nomor 10 tahun 2020, Pasal 7: Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa:

  • a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:

1. surat penyimpanan barang;
2. konosemen;
3. surat angkutan penumpang dan barang;
4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
5. surat pengiriman barang untuk di jual atas tanggungan pengirim; dan
6. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;

  • b. segala bentuk ljazah;
  • c. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang
    diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
  • d. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang￾undangan;
  • f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
  • g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
  • h. surat gadai;
  • i. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
  • j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Pada UU nomor 10 tahun 2020, Pasal 12, ayat (2): Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

  • a. Meterai tempel;
  • b. Meterai elektronik; atau
  • c. Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Unduh lengkap UU Nomor 10 Tahun 2020 .Pdf

UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang BEA Materai

(Redaksi)

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is legal cyber news in Indonesia to presents news with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous Struggle against oppressors with fact data!"

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: