Mengungkap Dana Bansos Kepri Di Pusaran Koruptif

Bibit Samad Rianto, mantan Pimpinan KPK RI, memberikan petaka GMPK kepada Rosydi, Saat di lantik menjadi Ketua GMPK Kepri. Foto dokumentasi INTINEWS.co.id

INTINEWS.CO.ID, PROV KEPRI – Dana Bansos di Pusaran Korupsi temuan BPK menjadi bukti banyaknya dana bansos dalam penganggaran dan penyalurannya terkesan ‘amburadul’ baik di Provinsi maupun ditingkat Kabupaten dan Kota, terutama dalam pengadaan barang-barang kebutuhan tenaga medis banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang khusus pada harga yang di duga ‘mark up’.

Adalah kenyataan ironis bahwa penyedia barang tersebut sudah di “setting” dengan sedemikian rupa yang notabene penyedianya kerabat dalam lingkaran ‘orang-orangnya’ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Baca juga: Tegas Rosydi Ketua GMPK Kepri Prihal “Kejari Bintan v.s PH BUMD”

Dana bansos terkesan ditutupi dari pemublikasian, sehingga masyarakat tidak pernah tau berapa sebenarnya jumlah dana Covid-19 yang digelontorkan Pemerintah Provinsi. Anggaran bansos ini berlapis lapis baik itu bantuan dari pusat untuk provinsi, bantuan dari pusat untuk kabupaten dan kota.

Penganggaran, di Provinsi, Kabupaten dan Kota menganggarkan bentuk yang sama. Contoh anggaran Covid-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah, tidak sedikit dana yang digelontorkan kebutuhan tenaga medis dan pasien yang terpapar/kena virus Corona, lalu ditempat yang sama pihak swasta juga memberikan bantuan berupa barang yang sama.

Bagaikan ‘benang kusut’ yang sulit di urai, yang mana bantuan Pemerintah dan bantuan swasta sulit untuk dipisahkan. Di pusaran inilah rawan korupsi, ‘tempat’ dan ‘barang’ prilaku koruptif yang menyebabkan pejabat pelaksananya mudah bermental koruptif.

Inspetorat baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota mengesankan ‘tidak mampu’ lakukan tugas pengawasan di internal dinas pemerintahan melainkan hanya melaksanakan rutinitas tahunan sebagai auditor di lingkungan Pemerintah. Inspektorat tidak bisa diharapkan lagi bekerja profesional ini dibuktikan adanya temuan BPK.

Kalau setiap tahun terus menerus ada temuan BPK, buat apa ada inspetorat di Provinsi?. Seharusnya pihak inspektorat ‘malu’ ketika ada temuan BPK tersebut?, karena secara tidak langsung audit inspetorat tidak benar/tidak diakui.

Baca juga: Pantau Pakaian Sekolah Gratis T/A 2020 Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Di 2019 Kasus Naik

Terkait hal ini, Rosydi Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Kepri sampai saat ini terus bekerja melengkapi data.

“GMPK Kepri terkait hal ini masih melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data untuk mencari tahu berapa besar kerugian negara di situ”, ucap Rosyidi Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Kepri.

GMPK Provinsi Kepri akan berkordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI

“Melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) GMPK di Jakarta, data awal memang sudah kita (GMPK Kepri) dapatkan untuk melapor ke KPK yang minimal harus punya 2 (dua) alat bukti insyah allah januari ini rampung”, Jelas Rosydi Ketua GMPK Kepri, mengakhiri wawancara.

Sementara awak media ini sudah menghubungi M. Bisri Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Kepri, untuk wawancara tertulis “terkait temuan BPK tentang dana Bansos terutama di Dinas Kesehatan Provinsi Kepri”, namun Di telpon Hp gak aktif, di SMS tertulis tidak di balas, dan di WA tidak di jawab.

(Redaksi)

 

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is legal cyber news in Indonesia to presents news with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous Struggle against oppressors with fact data!"

Info – Webinar HUT LPDS

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

Comments (2)

  1. Bos PT Sat Nusa Persada memberi bantuan untuk masyarakat Batam yg terdampak covid 19.di diam duamkan saja oleh Pejabat yg berwenang

%d blogger menyukai ini: