BICARA MEDSOS, UP DATE

Kok Satgas BLBI Menolak Di Kecoh Dengan Debat

0 0
Read Time:3 Minute, 17 Second

INTINEWS.CO.ID,  BICARA MEDSOS Posting judul yang di tulis huruf besar semuanya dengan tulisan “SATGAS BLBI TAK MAU LAGI DIKECOH DENGAN DEBAT” dan 3 foto pada Instagram akun Mahfud MD, @mohmahfudmd (https://www.instagram.com/p/CfGexsuplwM/), pada hari Jumat, tanggal 24 juni 2022. Kok Satgas BLBI Menolak Di Kecoh Dengan Debat.

https://intinews.co.id
Kok Satgas BLBI Menolak Di Kecoh Dengan Debat. Foto tangkapan layar pada Instagram akun Mahfud MD, @mohmahfudmd, (25/6).

Entah apa maksud atau tujuan Satuan tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu menolak ribut/gaduh dengan debat?. Kok Satgas BLBI menolak di kecoh dengan debat. Melawan lupa, pembagian lahan kepada beberapa ratus warga Jasinga, Kabupaten Bogor yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lahan itu langsung di terima mereka dari Pak Jokowi beberapa waktu lalu dari eks hak guna usaha (HGU), dan Bagaimana dengan lahan-lahan itu jika sudah ada yang terbit Sertifikat Hak Milik (SHM)?. Berdebat itu sah saja jika hak yang sudah sah menjadi milik seseorang di ambil begitu saja, menolak diperlakukan kesewenang-wenangan sebagai manusia apa lagi di Negara hukum yang sesuai tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Dimana kepastian hukum di Negeri ini?.

Bukankah pembatalan sertifikat hak atas tanah bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang telah inkracht, kenapa Satgas BLBI tidak melakukan hal ini terlebih dahulu?. Pembatalan hak atas tanah diartikan sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah. Dengan batalnya sertifikat hak atas tanah, maka batal pula hak atas tanah tersebut. Apakah sertifikat hak atas tanah yang sudah dibuat oleh warga Jasinga, Kabupaten Bogor itu milik pihak lain yang dapat membuktikan suatu bidang tanah yang diterbitkan sertifikat itu adalah secara sah dan nyata, tentunya dengan di dukung oleh putusan pengadilan yang telah inkracht juga.

Berikut ini petikan tulisan yang di posting oleh @mohmahfudmd tersebut:

Hari ini, saya memimpin penyitaan oleh Satgas BLBI atas aset yang terkait dengan obligor PT. Bank Asia Pacific, atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono, dan pihak terafiliasi. Nilai asetnya sekitar Rp 2 T. Bentuk asetnya tanah dan bangunan berikut lapangan golf dan fasilitasnya, dua bangunan hotel, dan lain-lain di atas lahan seluas 89, 01 H, di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, atas nama PT. Bogor Raya Development, PT. Asia Pacific Permai, dan PT. Bogor Raya Estatindo.

https://intinews.co.id
Foto tangkapan layar pada Instagram akun Mahfud MD, @mohmahfudmd, (25/6).

Selama ini, kita sepertinya dipaksa untuk menunda-nunda penagihan utang BLBI itu. Pasalnya, setiap ditagih, para obligor/debitur itu selalu mengelak dengan berbagai alasan: ada yang berdalih hitungannya salah, ada yang berdalih besarnya tagihan berbeda-beda antara BPK, BPKP, dan DJKN. Ada juga yang setiap ada pergantian pejabat, mereka meminta hitung ulang lagi. Ada juga yang ketika ditagih, masih bermasalah dengan sertifikat dan dokumen.

Ada yang ketika ditagih lalu mengadu ke DPR, dan di DPR terjadi perdebatan antar anggota yang tak putus-putus. Ada juga warga masyarakat yang menilai bahwa secara logika tagihan lebih kecil dari utangnya, tapi mereka tak bisa membuktikan secara hukum, bahkan setelah dimintai keterangan oleh KPK sekali pun. Sementara perdebatan berlangsung dan penagihan tertunda, banyak aset obligor yang beralih atau dialihkan, dan obligornya pindah ke luar negeri.

OLEH SEBAB itu sekarang Pemerintah akan berhenti berdebat dan tak akan berdebat lagi. Sebab, kalau begitu terus, Pemerintah bisa kehilangan obyek maupun hak tagihnya (misalnya karena daluwarsa).

Sekarang, Pemerintah akan terus menagih dan menyita aset. Jangan lagi ada yang menggelapkan aset maupun dokumen. Kalau itu dilakukan, akan kami bidik dgn tindak pidana pencucian uang, korupsi, atau langkah hukum lainnya.

Kalau obligor atau masyarakat masih mau berdebat, silakan saja. Tapi kalau kami, akan melayani lewat forum hukum saja.

https://intinews,co.id
Foto tangkapan layar pada Instagram akun Mahfud MD, @mohmahfudmd, (25/6).

(Redaksi)

ajax loader

cropped cropped Logo Resmi INTINEWS co id ©®2020 1

About Post Author

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is The legal cyber news in Indonesia with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous struggle against oppressors with fact data!"
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: