OPINI, UP DATE

Ketika Pemilu 2024 Akan Tersia-siakan

INTINEWS.CO.ID, OPINIPemilu 2024 akan sia-sia jika?. Ini Opini saya sampaikan sebagai bagian dari proses demokrasi karena di internal partai Gerindra menyampaikan pendapat dan pikiran secara terbuka adalah untuk pendewasaan berorganisasi. Bisa saja pandangan “Ketika Pemilu 2024 Akan Tersia-siakan” yang akan Saya sampaikan ini berbeda dari pandangan atau pendapat para elite partai atau para Anggota Dewan terhormat.

Ketika Pemilu 2024 Akan Tersia-siakan
Ilustrasi dokumen www.intinews.co.id

Sepulang dari acara ‘Pira Goes Digital’ prihal pemahaman media, pemilu dan demokrasi, yang diadakan di Gedung DPR RI, Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Saya menaiki taksi. Jalanan sangat macet, kebiasaan Saya kalau naik taksi selalu mengajak ngobrol Pak sopir, dan Pak sopir itu bernama Pak Rizki, yang merupakan tamatan kuliah D3 jurusan keuangan dan perbankan. Lalu, Kami berbincang mengenai prihal bagaimana pekerjaan dan keluarganya, kondisi negeri ini dalam kacamatanya, pandangan politiknya sampai perbincangan mengenai sistem pemilu proporsional  tertutup dan terbuka.

Baca juga: Pemprov Kepri Telah Menyiapkan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Yang Dilindungi Oleh Negara Dengan Perundangan Dan Peraturan

Tentang sistem pemilu proporsional  tertutup dan terbuka ini sebenarnya saya sudah ingin menulis sejak seminggu lalu dari perspektif saya sebagai kader partai yang masih junior, 10 tahun bergelut di partai politik, yang sebagai kader partai perempuan, pengurus di DPP dan sayap partai, sudah 2 kali mencoba jadi Calon Lesgilatif (Caleg) tetapi belum terpilih.

Sejak tahun 2009 sampai dengan 2019 artinya sudah 3 kali Pemilu, Kita menggunakan sistem pemilu terbuka dan kalau dianalisa dengan seksama justru sistem seperti ini menjadikan Pemilu itu ibarat industri politik. Kompetisi yang terjadi bukan lagi berdasarkan kualitas (mutu), loyalitas (kestiaan/dedikasi), integritas, dan intelektualitas, namun akhirnya ‘pertempuran’ di lapangan kepada isi tas dan popularitas. Dalam sistem perpolitikan selalu ada kelebihan dan kekurangan yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) lah yang akan memutuskan, seperti apapun keputusannya semua partai politik taat dan melaksanakan.

Masyarakat Indonesia belumlah 100% melek aksara, apalagi melek politik? manakala mereka disuguhkan program-program Caleg atau partai yang tidak masuk akal mereka, program yang tidak pernah terbukti, yang hanya propaganda omong kosong.

Dalam cakupan Dapil (daerah pemilihan) yang luas pada saat Pemilihan Umum (Pemilu), misalnya di dapil saya Jabar XI (Garut, Tasikmalaya dan Kota Tasik) dengan jumlah puluhan Kecamatan dan ratusan Desa, Bagaimanakah Caleg bisa mencapai luasan seluruh daerah tersebut? sekalipun ada ratusan caleg keseluruhannya, lebih banyak pemilih yang tidak pernah bertemu seorang caleg pun, lalu dihadapkan dengan selembar kertas berisi ratusan nama yang harus dia coblos!. Seorang pemilih tentu memutuskan untuk mencoblos partai politik dari logonya sekalipun tidak bisa membaca atau karena sudah mengenal sosok tokoh dari pemimpin parpol tersebut yang pernah dilihatnya di TV.

Apapun itu, disinilah partai politik di beri tanggung jawab yang paling mendasar kepada rakyat agar menyodorkan sosok yang terbaik kualitasnya bukan yang karbitan, atau berijazah aspal, atau mantan koruptor.

Dimanakah ‘HAK Rakyat’ yang telah memilih/memberikan suaranya ketika usai pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) baik itu Pilpres, Pileg dan Pilkada?

Menilik dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 yang digunakan pada waktu Pemilu 2019 bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Jadi sebenarnya partai politik lah yang seharusnya mempunyai andil yang besar ketika ada wakil rakyat dari Partainya atau kepala daerah yang diusungnya tidak menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dengan kewenangan Partai Politik yang seharusnya sensitif untuk melakukan pengawasan, penilaian, atau mengambil sikap keputusun (PAW) ketika mendengar/mendapatkan informasi atau isu baik itu dari media masa, media online, atau masyarakat.

Apakah pernah ada sebulan sekali Pengurus partai di pusat yang turun langsung ke lapangan/daerah konstituen Wakil Rakyat dari partainya untuk mengecek, menanyakan masyarakat disitu, atau melihat pembangunan apa yang telah diupayakan/diwujudkan sesuai program partai atau janji-janjinya sewaktu jadi caleg?. Miris.

Baca juga: Apatis Bagian Kesatu Rahma Tidak Mumpuni Sebagai Walikota Tanjungpinang

Dengan sistem pemilu terbuka dan wakil rakyat terpilih berdasarkan suara terbanyak, apakah ‘HAK Parpol’ untuk mengganti wakil rakyat tersebut walaupun dia tidak berprestasi, tidak mewujutkan janji politiknya, atau tidak menjalankan program partai?

Yang bisa hanya menunggu ketika si wakil rakyat itu mengundurkan diri dari partai, meninggal atau masuk bui. Kalau begitu, dimanakah ‘HAK Rakyat’ yang telah memilih wakil rakyat tersebut setelah Si Caleg menjadi wakil rakyat?

Prilahal yang paling penting dari kacamata Saya sebagai bagian dari pejuang politik perempuan, jika Pemilu proporsional tertutup maka keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30% seperti yang dicita-citakan tentu dapat terwujud, yang harapannya adalah bahwa keterwakilan perempuan di parlemen akan berdampak positif bagi Indonesia ke depan, baik itu dalam menentukan hal-hal strategis bagi kepentingan bangsa dan negara seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lainnya.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa jika sistem proporsional tertutup akan menciptakan oligarki dan munculnya politik uang di internal parpol. Kebijakan seperti apa yang akan dijalankan untuk bangsa? Reputasi apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang bagi negeri?

Apakah pernah ada sanksi tegas dan keras diberikan kepada Parpol dan Komisioner KPU ketika dikemudian hari seperti ditemui  yang menjadi wakil rakyat atau kepala daerah admintitrasinya palsu atau berijazah aspal?

Menciptakan bagaimana partai politik berupaya saling berlomba atau bersaing menyuguhkan para Caleg dan Kepala Daerah yang SDM Unggul untuk rakyat, apakah sangat sulit? Miris.

Sosok Ketua Umum (Ketum) Bapak Prabowo Subianto yang selalu bekerja bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada bangsa dan negara, dan Partai Gerindra yang mempunyai visi dan misi, juga manifesto partai yang terarah jelas. Dengan GMD (Gerindra Masa Depan), Para Kader di ‘sayap-sayap partai’ yang siap didistribusikan sebagai calon pemimpin. Jadi dalam hal ini Partai Gerindra adalah parpol yang sudah siap dengan sistem proporsional tertutup. Sepertinya sistem proporsional terbuka tidak diminati oleh parpol yang gagal membangun pengkaderan di internal partainya.

Pemilu 2024 yang akan hadir nanti, jika berbicara jujur, apakah memang perlu mempunyai partai politik sebanyak seperti saat ini yang sudah ‘lolos’ di KPU? Bila akan dilaksanakan sistem Pemilu proporsional tertutup maka partai besar seperti partai Gerindra akan bertambah kursinya di parlemen. dalam hal realistisnya penyederhanaan partai partai politik akan terjadi secara alamiah.

Jakarta, 10 Desember 2022, Salam Indonesia Raya.

Opini oleh Agnes Marcellina

Ketika Pemilu 2024 Akan Tersia-siakan
Ilustrasi dokumen INTINEWS.CO.ID

(Redaksi/Ogi “Jhenggot”)

ajax loader

Tinggalkan Balasan