OPINI, UP DATE

Kebebasan Berpendapat Penetapan Hukuman Kepada Seseorang Itu Merusak Kehidupan Bangsa

1 0
Read Time:2 Minute, 54 Second
https://intinews.co.id
Apakah Tuhan akan balas yang menindas masyarkat tak berdaya?. Ilustrasi dokumentasi https://intinews.co.id

INTINEWS.CO.ID, OPINI – Hak kebebasan berpendapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun kebebasan berpendapat penetapan hukuman kepada seseorang itu merusak kehidupan bangsa. Berpendapat seorang pengamat, pribadi atau wadah (kelompok/organisasi/LSM) itu sah-sah saja, tapi untuk mendapat pembenaran itu nanti. Yang esensial adalah tuntutan dan harapan masyarakat terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hukum.

Jangan pernah melupakan bahwa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi, semuanya ini akan berdampak yang signifikan baik itu sebagai negara hukum (‘staatsrecht’ atau ‘state law’), pemerintahan yang baik (‘good governance’) dan asas keadilan hukum (‘gerectigheit‘). Mungkin ada masyarakat yang tidak bersalah tapi dia dimasukkan terali besi, tapi sebaliknya ada yang langgar hukum malah bebas lenggang kangkung.

Baca juga: Upaya Novieta Lucia Tidajoh Karyawati Perusahaan Swasta Mencari Kebenaran Hukum Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung RI

Berbicara dalam pembahasan “pekarangan hukum’ contohnya sebut aja “AM”, yang hanya kenal nama dan belum sangat familiar apa lagi dalam temu berdiskusi. Tahu nama “AM” cukup  lama dari media sosial/digital yang terlepas jika ada kesalahanya di lembaga/organisasi. Apakah Si “AM” secara hukum belum tersentuh atau sebaliknya?.

Pembenaran dalam pembuktian keabsahannya dengan objektivitas data fakta melalui Pengadilan ataupun Instansi yang terkait/berwenang. Apakah itu ‘benar’ atau ‘dibengkokkan’ beropini dalam tulisan yang sering sejalan antara profesi kewartawanan (‘kuli tinta’) yang memainkan perannya dengan masyarakat yang memainkan perenannya di media sosial (medsos)?. Dimana dan kemana, akan menjadi konsepsisional ‘jejak’ digital. Mutlak menjadi pertanggungjawaban bermuara kepada si pembuat tulisan!!!.

Sesuatu yang hoak (Informasi bohong) atau hal yang beraspek fitnah, tetap juga ada aturan (takaran) produk hukum yang berlaku yang akan memungkinkan orang tersbut “bersalah” sesuai aturan yang berlaku di negara hukum yang jadi “Panglima” itu berbalutbalut Pancasilais.

‘Trending medsos’ jika itu dianggap seperti “Suara Kenabian” meskipun dari prihal pribadi. Lalu, mengapa masih ada ketakutan bersuara (membaut narasi) aktual?. Bagaimana ketika ada sekelompok orang atau kehadiran ‘influencer’ yang merupakan sebuah tren baru yang berkembang di tengah masyarakat digital saat ini memberi anggapan “ekstremis” atau “propaganda” kepada penulisan atau opini yang di buat tersebut?, apakah menjadi hoak ‘lah, bohong ‘lah, penipuan ‘lah atau sesat ‘lah?.

Sedikit pemahaman namun bisa satukan persepsi, sebuah gagasan pemikiran antara pendapat atau opini untuk menerangkan preferensi (kecenderungan} tertentu terhadap kebiasaan karakternya sehingga perspektif yang tidak objektif, namun bisa menjadi objektif saat adanya ‘pembelaan’ sehingga lepas dari hukum pidana atau perdata.

Baca juga: Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Mengamuk Di Tahan Masuk Ke Ruang Kantor Bappelitbang

Bagaiman jika muncul pertanyaan dari rakyat (tertutama rakyat yang susah) : “Aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengecara, dan sebaginya, dalam melaksanakan kewenangannya apakah memberikan upaya penegakan hukum yang berdasarkan “kebenaran” atau “keadilan“?. Entahlah apakah dalam seperangkat penegakkan hukum ada melaksanakan “keadilan asas kebenaran” dalam memeja-hijaukan seseorang?.

Dalam suatu proses yang menjadikan ‘hal’ jadi “kebenaran” membuat diri “Sang Pahlawan”, sesuatu yang nilainya sangatlah mahal itu diperlakukan segampang mengetik/menulis tanpa menggunakan otak dan hati, hanya dengan klimaks jari dari jempol sampai kelingking ‘menari’ bebas pada tuts kompueter atau laptop atau  smartphone (HP).

Jika ada dimungkin suatu organisasi/lembaga ataupun pribadi yang melapor ke intitusi hukum terkait “AM” lalu dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, semuanya itu mutlak dibuktikan dengan berdasarkan laporan tersebut. Kecendrungan tindakan pada aspek moral, jangan itu sampai salah sebab akan bisa terjadi berbalik.

Opini oleh:

  • Ir. Agreini L. Lengkong, AMa.TA., HDII.
  • Ketua DPD LIN (Lembaga Investigasi Negara) Provinsi Sulut

(Redaksi)

ajax loader

cropped cropped Logo Resmi INTINEWS co id ©®2020 1

About Post Author

www.INTINEWS.co.id

www.intinews.co.id is The legal cyber news in Indonesia with professionality, actual and no hoaxes. With Motto: "Continuous struggle against oppressors with fact data!"
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: