Katanya, Berdemokrasi di Indonesia Tahun 2018 Meningkat

INTINEWS.CO.ID, NASIONALNegara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung demokrasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), menginformasikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2018 meningkat tipis. Entah iya atau tidak, benarkah informasi yang disampaikan oleh BPS bahwa pada  Penintahun ada 2018 ada peningkatan berdemokrasi ?. Pendapat masyarakat?.

Salah satu pengertian “indeks” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk, dan arti “demokrasi” adalah 1.(bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2 gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Demokrasi merupakan Hak Asasi Manusia. Negara Republik Indonesia adalah Negara Menjunjung Kemerdekaan berserikat yang notabene melindungi  kebebasan berdemokrasi. Lalu, kenapa masih bisa terdapat penurunan IDI di Provinsi/Daerah ?.

Bagaimana menurut masyarakat di  indeks di Provinsi/Daerah yang IDI’nya bukan menaik, malah menurun?.

Apakah karena Pemimpin di Provinsi, Kabupaten, dan Kota di daerahnya tidak menjalankan kedemokrasian?.

Dari sumber https://www.kominfo.go.id/content/detail/20322/indeks-demokrasi-indonesia-2018-meningkat-jadi-7239/0/berita, petikannya sebagai berikut;

Informasi dari BPS, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2018 mencapai angka 72,39, meningkat tipis (0,28 poin) dibandingkan IDI 2017 yang sebesar 72,11.

“Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Indonesia tetap berada dalam kategori “sedang”,” kata Kepala BPS Dr. Suhariyanto kepada wartawan di Gedung 3 lantai 1 BPS, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta, Senin (29/7) siang.

Menurut Kepala BPS itu, perubahan angka IDI pada periode 2017–2018 dipengaruhi oleh:

  • Penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46),
  • Penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79), dan
  • Peningkatan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25).

Jika dilihat lebih mendalam, lanjut Kepala BPS,  pada periode tahun 2017–2018, terdapat Enam Variabel yang mengalami peningkatan dan Empat Variabel mengalami penurunan.

Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada:

  1. Variabel Peran Partai Politik yang meningkat 10,46 poin,
  2. Variabel Peran Peradilan yang Independen yang meningkat 4,41 poin, dan
  3. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang meningkat 3,19 poin.

Suhariyanto menerangkan dua variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah:

  1. Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang menurun 1,88 poin, dan
  2. Variabel Kebebasan Berkeyakinan yang menurun sebesar 1,42 poin,” terang Suhariyanto.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan:

  • Pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek,
  • 11 variabel, dan
  • 28 indikator demokrasi.

Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

  1. Review surat kabar lokal,
  2. Review dokumen (Perda, Pergub, dll),
  3. Focus Group Discussion (FGD), dan
  4. (Wawancara mendalam.

Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Indonesia mengalami dinamika.

Pada periode tahun 2009–2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60’an, sementara pada periode tahun 2014–2018, angka IDI berada di kisaran angka 70’an.

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni:

  1. “baik” (indeks > 80),
  2. “sedang” (indeks 60–80), dan
  3. “buruk” (indeks < 60).

Tingkat Provinsi

Mengenai IDI di tingkat provinsi, Kepala BPS Dr. Suhariyanto mengemukakan, pada periode 2017–2018, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik” meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi.

Namun begitu, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori “buruk”, yaitu Provinsi Papua Barat, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”,”jelas Suhariyanto.

Menurut Kepala BPS;

  • Peringkat pertama Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IDI sebesar 85,08;
  • Peringkat kedua Provinsi Bali dengan nilai IDI sebesar 82,37;
  • Peringkat ketiga Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai IDI sebesar 82,32
  • Peringkat keempat Provinsi Kalimantan Utara, dengan nilai IDI sebesar 81,07
  • Dan Posisi kelima ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 80,82 (Tahun sebelumnya Provinsi DI Yogyakarta berada pada posisi kedua).

Dibandingkan dengan capaian IDI pada tahun 2017, menurut Suhariyanto terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2018 ini.

“Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur, masingmasing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin.  Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin,” pungkas Suhariyanto.

(Redaksi).

Redaksi

www.intinews.co.id adalah berita siber legal di Indonesia, menyuguhkan berita dengan profesionalitas, aktual dan anti hoaks. (www.intinews.co.id is legal news in Indonesia that presents news with professionality, actual and no hoaxes) With Motto: "The Struggle Continuously, oppressive opponents with fact data !".

Related Posts

Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Pimred www.intinews.co.id

%d blogger menyukai ini: