WWW.INTINEWS.CO.ID

"Sulit dapat KEADILAN berdasarkan KEBENARAN maka LAWAN PENINDASAN itu dengan Data Fakta !." (Pemred INTINEWS.co.id)

Ini Karya Tulis Mendapatkan Juara Lomba Karya Tulis Jurnalistik Sewilayah Kepri Di Selenggarakan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI - Pada tanggal 22 Juli 2021 bertepatan dengan ulang tahun ke-61 Kejaksaan Republik Indonesia, atau yang biasanya disebut "Hari Bhakti Adhyaksa". Dalam rangka memepringati "Hari Bhakti Adhyaksa" tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan "Lomba Karya Tulis Jurnalistik" yang secara tebuka untuk wartawan media cetak/online sewilayah Provinsi Kepri, dengan menetapkan beberapa persyaratan yang pada umumnya di lomba karya tulis, juga menetapkan tema "Peran Insan Pers Dalam Mendukung Kejaksaan Berkarya Untuk Bangsa".
Pengumuman Lomba Karya Tulis Jurnalistik Sewilayah Kepri dalam rangka memperingati ulang tahun ke-61 Kejaksaan Republik Indonesia . Foto Kejati Kepri.

INTINEWS.CO.ID, PROVINSI KEPRI Pada tanggal 22 Juli 2021 bertepatan dengan ulang tahun ke-61 Kejaksaan Republik Indonesia, atau yang biasanya disebut “Hari Bhakti Adhyaksa”. Dalam rangka memepringati “Hari Bhakti Adhyaksa” tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan “Lomba Karya Tulis Jurnalistik” yang secara tebuka untuk wartawan media cetak/online sewilayah Provinsi Kepri, dengan menetapkan beberapa persyaratan yang pada umumnya di lomba karya tulis, juga menetapkan tema “Peran Insan Pers Dalam Mendukung Kejaksaan Berkarya Untuk Bangsa”.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Foto INTINEWS.co.id

Oleh karena itu, berita online (siber) www.intinews.co.id turut serta berpartisipasi “Lomba Karya Tulis Jurnalistik” dalam memperingati “Hari Bhakti Adhyaksa” yang ke 61. Hari ini, Rabu (21 Juli 2021) siang tadi di Gedung Kejati Kepri di umumkan para pemenang “Lomba Karya Tulis Jurnalistik” yang langsung dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepri, Bapak Hari Setiyono, SH., MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Provinsi Kepri, Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya, SH., MH, dan Asintel Kejati Kepri, Bapak Agustian Sunaryo , SH., CN., MH, juga hadir Asdatun, Aspidum, Kasi Penkum Kejati Kepri beserta para Pejabat lainnya di lingkungan Kejati Kepri.

Piagam Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik Sewilayah Provinsi Kepri Juara Harapan I. Foto INTINEWS.co.id

Hasil kaya tulis Partogi Angkola Pakpahan, ST (Alumni Lembaga Pers Dr. Soetomo/LPDS, Uji Kompetensi Wartawan/UKW Wartawan Utama, dengan nomor kartu UKW:15180-LPDS/WU/DP/XII/2018/13/05/76) sapaan biasanya Ogi “Jhenggot”, Pimpinan Redaksi (Pimred) www.intinews.co.id (Media terverifikasi di Dewan Pers) pada pengumuman disebutkan sebagai pemenang juara harapan I. Berikut ini karya tulisnya:

Peran Insan Pers Dalam mendukung Kejaksaan Berkarya Untuk Bangsa

Benturan kepentingan yang merupakan situasi seseorang memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Merupakan suatu keharusan profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuai dengan perundang-undangan, peraturan hukum, tanggung jawab yang tidak terlepas dari kode etik pekerjaan, bebas/merdeka serta keahlian.

Korps Adhyaksa, Jaksa (Prosecutors) dengan seloka ”Satya Adhi Wicaksana” yang merupakan Trapsila Adhyaksa menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita yang luhur bagi warga Adhyaksa. ”Satya Adhi Wicaksana” mempunyai arti:

  • Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
  • Adhi, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
  • Wicaksana, bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Mengutip dari Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Bab I, Ketantuan Umum, Bagian Pertama, Pengertian, Pasal 1 angka 1, 2, 3 dan 4, di jelaskan sebagai berikut:

  1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
  2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
  3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.
  4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Mengutip dari Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Bab I, Ketantuan Umum, Bagian Kedua, Kedudukan, Pasal 2 pada ayat (1) dan (2), di terangkan sebagi berikut:

  • Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  • Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Dari kutipan-kutipan di atas sudah cukup jelas yang menerangkan dan menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

Namun, suatu keharusan bagi Jaksa dalam menjalankan profesi mereka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, pengaruh kekuasaan lainnya, intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Bab II, Susunan Kejaksaan, Bagian Kedua, Jaksa, Pasal 8 di ayat (2), (3) dan (4), diterangkan sebagai berikut:

  • (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
  • (3)  Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
  • (4)  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Oleh karena itu Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, dan juga pelaksana putusan pidana.

Selain di bidang pidana dan perdata, tugas dan wewenang kejaksaan juga dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sehingga kepercayaan publik (public trust) adalah unsur penting yang menjadi bagian dari kinerja Kejaksaan baik itu hubungan vertikal dan horizontal dalam akuntabilitas dan transparasi perihal senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara,

Partisipasi masyarakat di era keterbukaan informasi publik di tambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, namun tidak terhindar dari informasi hoaks (informasi bohong).

Wartawan (Pers Nasional) bagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan jurnalistik yang memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum di nusantara terkhusus yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu jajaran Kejaksaan. Informasi akurat yang disampaikan pers terkait proses penegakan hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (public turst) terhadap korps Adhyaksa.

Kejaksaan, sebagai penegak hukum dalam membangun sinergitas kepada Pers dengan maksud dalam mendukung penegakan hukum, perlindungan kemerdekaan pers, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan yang bertujuan untuk terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan Pers yang berimbang, akurat, tidak beritikad buruk, berkeadilan dan menghormati supremasi hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari nota kesepahaman Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia, nomor: 01/DP/MoU/II/2019, nomor: KEP.040/A/JA/02/2019 (Sumber, https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/1903060530_2019_Mou_DP_dengan_Kejagung.pdf).

Peran insan Pers dalam mendukung Kejaksaan berkarya untuk bangsa dengan berasas “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persyang disejalankan bersama “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instasi Pemerintah, “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-001/A/JA/10/2008 tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Masa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia” dan “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia” bahwa Kejaksaan untuk lebih baik lagi dalam hal keterbukaan, menyajikan informasi, akurasi data, dan kecepatan yang dibutuhkan oleh para awak media, sehingga dalam pemberitaannya diharapkan tidak ada kesalahan data dan narasi yang dapat memengaruhi perspektif masyarakat terhadap Kejaksaan.

Berorientasi pada penguatan lembaga Kejaksaan, peran kepemimpinan Kepala Jaksa di daerah seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) merupakan embrio berita yang baik atau berita yang cenderung bersifat negatif dan mendeskreditkan Kejaksaan. Disnilah kecakapan dalam keterbukaan informasi yang mumpuni selayaknya dimiliki, terkhusus oleh mereka yang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri. Menjadi ‘catatan’ bahan koreksi untuk memperbaiki institusi, tidak bisa di tepis ketika ada insan Pers yang sudah memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan media Pers yang sudah terverifikasi di Dewan Pers melakukan konfirmasi di tolak. Lalu, jika di dalam acara atau pertemuan formal Kejaksaan dengan awak media sebaiknya lebih dahulu melihat legalisasi profesi wartawan tersebut dan medianya. Bukankah untuk dapat di angkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa?, begitu juga dengan insan Pers, untuk menjadi Pers Nasional kecakapannya harus mendapatkan legalisasi profesi yang resmi yaitu Dewan Pers.

Peran dan fungsi keberadaan Pers memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Indonesia adalah negara yang demokrasi, sehingga menganggap pers sebagai pilar demokrasi yang keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh sebab itu kontribusi insan Pers dan media Pers yang standar kualifikasi dan legitimasi dari Dewan Pers dapat mendukung penegakan hukum dengan menyampaikan informasi atau berita yang benar dan akurat, meminimalisir pemberitaan negatif, serta dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik citra positif Kejaksaan.

Peranan Pers Nasional dengan pemberitaannya termaksud yang menggambarkan adanya proses demokratisasi itu bebas dan bertanggung jawab didasarkan pada independen, kebenaran data dan fakta, nilai hukum, norma, tanpa pengaruh dan tekanan internal atau eksternal, dan kecakapan profesionalitas. Sebagai ‘sumber informasi’ perihal mengimplementasikan fungsi kontrol Pers kepada pemerintahan dengan sudut pandang “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” melalui kegiatan jurnalistik yang meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar (foto), suara dan gambar (video), serta data statistik dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran tersedia harus sesuai dengan rumus penulisan berita yakni “5W + 1H”, yang dapat menumbuh kembangkan pemberitaan oleh pers nasional dalam menegakkan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM) secara obyektif, berpihak kepada kebenaran bukan kekuasaan atau kepentingan golongan/kelompok tertentu, melakukan keseimbangan pemberitaan melalui pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi.

Pada hal ini Pers Nasional adalah sesuatu yang membangun bukan merusak, bebas namun bertanggung jawab sesuai fungsinya untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu dengan standar kode etik jurnalistik (KEJ) dan peraturan-peraturan yang di tetapkan dari Dewan Pers (DP).

Selaras fungsi terpenting Pers sebagai “media informasi” yang tentunya peran Pers Nasional turut memiliki fungsi positif yang mendukung kemajuan dan keberhasilan kinerja Kejaksaan baik bersifat sosialisasi, preventif, dan edukatif dalam menegakkan supremasi hukum.

Sudah semestinya pers bisa melaksanakan kontrol sosial guna mencegah terjadinya benturan kepentingan yang merupakan situasi dimana pegawai yang atau patut di duga memiliki kepentingan pribadi terhdap setiap pengunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya, penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan gratifikasi maupun penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan itu, kehadiran pers di harap bisa menjadi mata, telinga dan suara masyarakat, sehingga tidak adanya kesewenang-wenangan dalam penggunaan dana/anggaran negara, mendorong pertumbuhan keberhasilan pembangunan nasional, mewujudakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sudah semestinya ketika ada laporan’ informasi dari pemberitaan Pers Nasional dapat bermanfaat bagi Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis yang merupakan bagian dari peran penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pendeteksian dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap dasar ancaman yang memungkinkan timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Di era pesatnya kemajuan teknologi informasi, kebutuhan akan kehadiran insan Pers Nasional dengan prespektif yang jernih dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi, berita hoaks, ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi, bangsa dan negara. Pers Nasional berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif sehingga realisasi dalam turut bersama bersinergi memperjuangkan kepentingan publik peran insan Pers Nasional dalam mendukung Kejaksaan berkarya untuk bangsa melalui pewartaan dapat menjadi reaksi kebijakan yang di ambil oleh unsur pimpinan yang berkepentingan di lingkungan Kejaksaan.

Penulis: Partogi Angkola Pakpahan, ST (Ogi “Jhenggot”)/ Pimred www.intinews.co.id

(Redaksi)

%d blogger menyukai ini: