PETI ES, UP DATE

Bersiap-siap Akan Kisruh Pengoplosan Gas 3 Kilogram Subsidi ke Non Subsidi Oleh Pihak Tertentu

INTINEWS.CO.ID, PETI ES Menyelisik diantara kepemimpinan Jokowi dengan Gas melon 3 Kilogram (Kg) yang non subsidi, apakah Pemerintah ‘super tega’ luncurkan LPG 3 Kg non subsidi di tengah kelangkaan gas melon tersebut? Bersiap-siap akan kisruh pengoplosan Gas 3 Kilogram subsidi ke non subsidi oleh pihak tertentu.

Menyelisik Diantara Kepemimpinan Jokowi Dengan Gas Melon 3 Kg
Ilustrasi oleh Ogi “Jhenggot”.

Entahlah apa dibalik maksud Ir. Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa bulan lagi akan berakhir kepemimpinannya akan meluncurkan produk LPG 3 kg non subsidi bermerek Bright dengan harga sekitaran Rp56.000.

Baca juga: Miris Kinerja Dali Kadis P3AP2KB

Melalui kutipan web situs di https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45681/t/Pemerintah+%E2%80%98Super+Tega%E2%80%99+Luncurkan+LPG+3, terkait Pemerintah ‘super tega’ luncurkan LPG 3 Kg non subsidi di tengah kelangkaan gas melon tersbut, sebagai berikut:

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai langkah pemerintah meluncurkan produk LPG 3kg non subsidi bermerek Bright dengan harga yang lebih mahal di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi, sebagai sebuah tindakan yang Ia sebut “super tega” pada masyarakat.

“Kebijakan itu akan membuat pengadaan dan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi semakin terbatas dan sulit. Ujung-ujungnya masyarakat dipaksa membeli LPG 3 kg non subsidi,” ungkap Mulyanto dalam siaran pers nya, Kamis, (27/7/2023).

Ia memperkirakan hadirnya LPG 3 kg non subsidi itu akan meningkatkan tindak penyalahgunaan LPG 3 Kg bersubsidi oleh pihak tertentu. Mengingat selisih harga jualnya sangat besar. Dimana saat ini Pertamina menjual LPG 3 kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya. Sementara gas melon 3 kg bersubsidi harganya jauh lebih murah.

Baca juga: Kelangkaan Tabung Elpiji 3 Kg Di Sejumlah Daerah

Dijelaskannya, selama ini salah satu modus penyimpangan gas melon bersubsidi yang ditemukan aparat adalah pengoplosan, yaitu dengan memindahkan isi gas elpiji dari tabung melon 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg non subsidi. Modus ini tidak lain mengubah dari barang bersubsidi dijual menjadi barang non-subsidi yang berharga mahal.

“Adanya produk gas elpiji Bright berwarna pink berukuran 3 Kg non subsidi ini, yang sama persis dengan gas melon 3 kg bersubsidi, akan semakin memudahkan pengoplosan. Apalagi marjinnya (selisih harganya) besar, mencapai Rp36.000 per tabung. Pengoplosan bisa semakin marak,” tambahnya.

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, dari ukuran gas yang berbeda saja kerap terjadi pengoplosan gas elpiji. Apalagi kalau barang dan ukurannya serupa, hanya merubah warna tabung dari warna hijau melon ke warna pink saya, maka akan berubah dari barang bersubsidi menjadi barang non-subsidi. Ini tentu semakin rawan.

“Ini kan bentuk dualitas produk. Dimana komoditas yang sama, dijual dengan harga yang berbeda. Yang satu bersubsidi dan yang lain non-subsidi,” jelasnya.

Sebagai informasi, di tengah harga gas LPG dunia yang terus merosot hampir setengahnya sejak puncaknya di awal tahun 2022, harga LPG di Indonesia tetap bertahan. Kenyataan di lapangan malah justru muncul kelangkaan gas LPG 3 kg dengan harga yang melejit. Sebagaimana terjadi di daerah seperti Balikpapan, Makasar, Bali, Banyuwangi, sumbar, dan lainnya.

(Redaksi/Ogi “Jhenggot”)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!