INTINEWS.CO.ID, NASIONAL – Ungkapan dalam Politik itu Tidak ada kawan yang abadi, dan tidak ada lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Ungkapan yang mungkin tentu saja sudah tidak asing lagi bagi masyarakat awam, apa lagi bagi para Politikus. Entah iya atau entah tidak bahwa degradasi Kepemimpinan era ini penyebabnya “wrong man, wrong place”.
‘Rakyat yang bicara’ dengan secara langsung atau mengirim surat, untuk memberikan informasi, penilaian, kritikan dan sebagainya terhadap Para yang menjadi Pemimpin atau terhadap yang mau menjadi Pemimpin, dianggap mengada-ada, bahkan merespon dengan ucapan terima kasih pun tidak.
“Memandang dengan tutup sebelah mata atau mulut tertutup, dan bersikap apatis terhadap Bicara Rakyat itu,” respons yang didapati.
Bagaikan tertangkap satu, tumbuh Seribu, seperti itulah Para Pemimpin atau Pejabat yang tak hentinya melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Gratifikasi.
Dari sumber, https://setkab.go.id/kemendagri-sebut-ott-jual-beli-jabatan-oleh-kepala-daerah-tindakan-memalukan/), petikannya sebagai berikut:
Kemendagri menilai tindakan kepala daerah yang tersangkut kasus jual beli jabatan merupakan tindakan memalukan.
“Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), apalagi kasus jual beli jabatan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/7).
“Kita sering ingatkan, apalagi Pak Menteri (Mendagri, Tjahjo Kumolo) gencar meningkatkan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, bahkan kalau Gubernur setiap baru dilantik selalu kita bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK,” ungkap Bahtiar.
Jika berbagai upaya untuk menghentikan perilaku koruptif sudah dilakukan, dimamakah letak kesalahannya?.
Menurut pendapat seorang aktivis di era ’98, ada 3 (Tiga) dasar yang menjadi embrio para pejabat, pemimpin atau orang yang punya kekuasaan sehingga berkeinginan untuk berprilaku koruptif, yaitu:
- Nepotisme
- Hukuman yang tebang pilih
- Profesionalitas asal-asalan
(Redaksi).
